Nasib Ahok di Pilkada 2024 Belum Jelas, PDIP Disebut Bingung Tentukan Maju di Jakarta atau Sumut

TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga kini belum jelas di tangan PDIP.

Kini PDIP bingung usung Ahok untuk Pilgub Jakarta atau Pilkada Sumatera Utara.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu belum menentukan keputusan akhirnya.

Selain itu, PDIP juga disebut masih mencari sosok calon wakil yang akan disandingkan Ahok di Pilkada 2024.

PDIP tampaknya positif mengusung Ahok ikut Pilkada Serentak 2024.

Namun, untuk wilayahnya PDIP belum menentukan. Semua masih coba dianalisa.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga tak menampik,  mantan Komisaris Utama Pertamina itu banyak disebut di internal partainya dalam pembahasan kandidat bakal cagub DKI Jakarta 2024.

Kendati demikian, Ahok juga berpeluang masuk ke dalam bursa bakal cagub Sumut 2024.

"Saya harus jujur, seperti Pak Ahok masih ditarik-tarik juga untuk bisa Sumatra Utara. Nah ini menarik juga," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Menurutnya, Sumut yang selama lima tahun terakhir dipimpin oleh Edy Rahmayadi membutuhkan pemimpin baru.

Oleh karena itu, nama Ahok coba dimunculkan.

"Karena Sumatra Utara juga perlu perubahan yang mendasar," ujarnya dikutip dari Antara.

"Nah ini dengan bahasa perubahan, meminjam istilah," imbuhnya.

Sebelumnya, Senin (13/5/2024), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Ahok akan diberi penugasan untuk membantu pemenangan para kader PDIP dalam ajang Pilkada 2024.

Ahok akan memberikan masukan dalam perancangan kurikulum Sekolah Partai untuk kepala daerah.

Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok yang sudah berpengalaman.

"Agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah PDIP bisa diterapkan ke yang lain," ujar Hasto.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengukur potensi kemenangan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Jamiluddin menilai, Ahok bisa menang Pilkada Jakarta asalkan memiliki calon wakil gubernur (Cawagub) yang pas saat mendampinginya .

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Jamiludin, sosok pendamping Ahok harus sosok yang bisa mendongkel elektabilitasnya.

Apalagi apabila Ahok berhadapan dengan nama-nama kondang seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

"Karena itu, Ahok harus didampingi sosok Cawagub yang dapat mendongkrak elektabilitasnya secara signifikan," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Senin (13/5/2024).

Ia menyampaikan bahwa kans Ahok menang di dalam Pilkada Jakarta ditentukan dari siapa sosok bakal Cawagub yang dipilihnya.

"Hal itu baru dapat dijawab setelah calon pasangan kompetitornya sudah diketahui. Dari sini barulah dapat diperkirakan siapa pasangan Ahok yang berpeluang layak dan menjual dalam mendongkrak elektabilitas."

"Termasuk tentunya peluang menang tidaknya Ahok jika maju lagi pada Pilgub 2024," katanya.

Ia menjelaskan tidak ada alasan bagi PDIP untuk tidak mengusung Ahok.

Semua persyaratan pun terpenuhi meskipun Ahok pernah menjadi seorang terpidana kasus penistaan agama.

"Kasus hukum tidak mencabut hak politik Ahok untuk berkarier di dunia politik. Karena itu, Ahok tetap punya hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilgub Jakarta, khususnya menjadi calon gubernur," pungkasnya.

Diketahui PDIP saat ini sudah mengantongi delapan nama yang berpotensi diusung di Pilkada Jakarta.

Kata Hasto, semua nama bakal calon gubernur sudah di kantong Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar delapan nama. Dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Bu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.

Hanya saja, Hasto enggan mengungkapkan apakah dari delapan nama tersebut berasal ada perwakilan kalangan profesional.

"Lho, PDIP kan terus kembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat, tetapi juga membangun masa depan," tuturnya.

"Karena kami partai yang memiliki sekolah partai. Sehingga nama-nama yang masuk itu dipertimbangkan," sambung Hasto.

Terungkap Syarat Bobby Nasution Didukung Gerindra di Pilkada Sumut 2024, Janji Sediakan 'Jalan Tol'

Terungkap syarat yang diberikan Gerindra jika Bobby Nasution ingin mendapatkan dukungan penuh di Pilkada Sumut 2024.

Partai Gerindra pun menjanjikan 'jalan tol' atau jalan lancar untuk menyandang status gubernur.

Lantas apa syarat yang harus ditempuh menantu Presiden Joko Widodo tersebut?

Wali Kota Medan Bobby Nasution saat ini bingung memilih kendaraan politik untuk ikut kontetasi Pilkada Sumut (Sumatra Utara).

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memang sudah diusung oleh Partai Golkar, namun dia belum jadi kader.

Melihat status Bobby Nasution yang belum jelas, Partai Gerindra pun coba memanfaatkannya.

Sekretaris Gerindra Sumut sekaligus Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur Sumut, Sugiat Santoso, mengatakan partainya akan mengutamakan Bobby Nasution di Pilkada Sumut, namun ada syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Sugiat, berdasarkan perintah DPP Gerindra, prioritas calon Gubernur Sumut yang akan diusung adalah kader partai.

Karena sebut anggota DPR RI terpilih itu, rekomendasi calon Gubernur Sumut tidak akan kelain orang jika Bobby bergabung dengan Gerindra.

"Kalau Bobby jadi kader Gerindra, masuk ke Gerindra pastilah jalan tol bagi Bobby untuk mendapatkan rekomendasi DPP Gerindra menjadi Gubernur Sumut," kata Sugiat kepada tribun-medan, Rabu (15/5/2024).

Sugiat mengatakan, hingga kini Bobby memang belum mendaftar sebagai calon Gubernur ke Gerindra.

Gerindra lanjut Sugiat, terbuka bagi siapa saja termasuk Bobby jika ingin menjadi kader.

"Sejauh ini Bobby belum ada mendaftarkan ke Gerindra, tapi kami membuka pintu selebar lebarnya untuk Bobby. Karena perintah partai itu dukung kader. Kalau Bobby masuk ke Gerindra akan sangat terbuka peluang itu untuk maju dari Gerindra. Pasti kita terbuka bagi siapa saja termasuk Bobby," lanjut Sugiat.

Gerindra sendiri telah membuka pendaftaran calon Gubernur Sumut sejak 10 Mei hingga 17 Mei 2024.

Sugiat bilang, sejauh ini beberapa tokoh telah mengambil formulir pendaftaran ke Gerindra.

Terkait apakah Bobby Nasution harus mengambil formulir pendaftaran ke Gerindra Sumut untuk maju Gubernur, Sugiat menyampaikan hal itu tak harus.

Sebab lanjut dia, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah di tingkat daerah bagian dari penjaringan berjenjang yang nanti akan dibahas dan diputuskan oleh DPP Gerindra.

"Sebetulnya untuk pendaftaran calon kepala daerah di tingkat ini untuk masukan ke pusat. Tetap yang menentukan itu DPP, kalau pusat memutuskan Bobby pasti kami tunduk dan patuh," tutupnya.

Sejauh ini, Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada menantu Presiden Jokowi itu.

PAN pun menyatakan, akan menjadi salah satu partai yang mengusung Bobby di Pilkada Sumut 2024.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, baru-baru ini buka suara soal kemungkinan partainya mengusung Bobby.

Berdasarkan penuturannya, Gerindra telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan mengamanatkan kader internal untuk maju dalam pilkada.

"Secara umum hasil Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra itu mengamanatkan para kader internal menjadi calon gubernur, calon bupati, maupun calon wali kota," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan data-data kader internal untuk diajukan ke DPP Partai Gerindra.

"Oleh karena itu, kami sedang mempersiapkan data-data para kader internal kemudian untuk mengajukan ke DPP mana-mana yang ingin maju baik di pilgub, bupati, maupun wali kota," sambungnya.

Meski demikian, Dasco menyebut, Partai Gerindra terbuka juga untuk mengusung nama-nama di luar kader.

"Oleh karena itu, untuk calon lain yang di luar internal tentunya akan kita lihat juga apa namanya bagaimana kemudian situasi dan kondisi di daerah masing-masing terhadap kader internal di Partai Gerinda," ucapnya.

Di sisi lain, tak jauh berbeda dengan sikap Gerindra, PDIP kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada Sumut 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.

"Tampaknya aspirasi dari bawah akan memunculkan kader atau tokoh sendiri dari PDIP," kata Said kepada wartawan, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi keinginan Bobby untuk maju sebagai bakal calon gubernur (bacagub) di DPD PDIP Sumatra Utara.

"Ya, kalau memang Bobby berkehendak dan berkeinginan tetap izin masuk lewat pintu PDIP, saya apresiasi karena kita tidak bisa melarang keinginan orang per orang," ujarnya.

Namun, Said menuturkan, arus bawah PDIP tampaknya menolak untuk mengusung suami Kahiyang Ayu itu.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Artinya, dari Internal PDIP akan memajukan calon sendiri," ucap Said.

Ia kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pilihan atau sikap merupakan hal yang biasa dalam dunia politik.

"Kan tidak perlu juga kalau chemistry-nya tidak nyambung katakanlah disatukan juga tidak baik."

"Tapi tetap, dalam konteks hubungan kita sesama anak bangsa, apresiasi saya kepada Mas Bobby yang berikhtiar untuk terus lewat pintu PDIP," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Bobby menyatakan niatnya untuk mendaftarkan diri sebagai bacagub ke semua partai.

Hal ini dibeberkannya selepas menghadiri acara halalbihalal seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Selasa (16/4/2024).

"Ya, nanti kita ambil formulir pendaftaran pencalonan Pilgub Sumut. Kita akan mencoba ke semua partai kalau bisa," ungkapnya.

Terkait sikap PDIP yang sudah menutup pintu, ia mengaku akan mencoba melakukan pendekatan kembali.

"Nanti, Insya Allah kita coba (untuk ambil formulir ke PDIP)," ucapnya.

Bobby menyebut, dirinya akan berkomunikasi lagi dengan PDIP.

Namun, komunikasi tersebut untuk urusan kerja Pemko Medan.

"Enggaklah (komunikasi) saya selalu sampaikan dengan seluruh partai bukan urusan politiknya, ya, tapi urusan kerja."

"Begitu pun di DPRD Medan kita ke seluruh fraksi berkomunikasi untuk ambil keputusan sama-sama. Tidak ada yang gejolak terlalu tinggi. Semua di-support partai politik," paparnya.

(TribunTrends.com/Wartakota)