Harapan Sederhana Ahok ke Pemenang Pemilihan Gubernur Jakarta, Berdampak Baik Bagi Warga

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini digadang-gadang maju lagi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ahok adalah kandidat kuat bakal calon gubernur Jakarta usungan PDIP.

Sebelum pertarungan di Pilkada Jakarta, Ahok menyampaikan harapannya kepada pemenang Pilgub Jakarta.

Ahok berharap agar Gubernur Jakarta yang baru mau memberikan nomor ponselnya kepada warga.

Hal itu disampaikan Ahok dalam video berjudul "Ahok Jawab Sosok Ideal Buat Jadi Gubernur Jakarta" di channel YouTube pribadinya, @PanggilSayaBTP.

"Saya mendorong siapa pun yang jadi Gubernur Jakarta harus menyerahkan nomor HP (handphone) resminya pribadi," ungkap Ahok dalam video tersebut, dikutip Jumat (10/5/2024).

Hal tersebut bertujuan agar warga Jakarta bisa langsung menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi secara langsung kepada pemimpinnya.

Selain memberikan nomor ponsel pribadi, Ahok juga berharap Gubernur Jakarta yang baru nanti juga bisa menerima warga datang untuk melakukan pengaduan.

"Karena Anda (Gubernur Jakarta nanti) adalah 'orangtua', Anda adalah pemimpin yang bertugas membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan," tegas Ahok.

Lebih lanjut, Ahok menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta merupakan pemimpin yang bertugas mengadministrasi keadilan sosial.

Kata Ahok, hal itu perlu dilakukan agar perut warga Jakarta kenyang sehingga pikiran mereka bisa tenang untuk mengisi dompetnya sampai penuh.

 "Nah itulah yang saya harapkan dari seorang Gubernur Jakarta ke depan," tutur Ahok.

Transparansi

Menurut Ahok, pemimpin yang baik itu selalu memikirkan setiap anggaran dan bisa dilihat oleh warganya.

Sebab, semua anggaran yang ada berasal dari pajak warga.

"Itu adalah hak warga Jakarta untuk melihat uang saya dipakai ke mana.

Saya tidak takut menggaji lurah, camat, wali kota atau ASN dengan gaji yang besar, asal semua keperluan warga Jakarta dibantu dengan cepat," jelas Ahok.

"Orang yang sakit, orang dari hamil (anaknya lahir) sampai besar, sekolah, bekerja, sampai meninggal harus kita urus. Tidak boleh mau mengubur aja ada pungli, tidak boleh mau lahir bikin sertifikat harus ada pungli. Nah ini belum belum bisa ada kalau warga belum bisa melapor (ke pemimpinnya)," imbuhnya.

Solusi Penanganan Macet Jakarta.

Ahok membicarakan beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota yang programnya belum terealisasi ketika menjabat.

Ahok berharap, program penanganan macet di Jakarta bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI.

"Kalau bisa diterapkan, ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi gubernur DKI Jakarta," kata Ahok dalam video di channel YouTube pribadinya, dikutip Jumat (3/5/2024).

Ahok, membangun kawasan superblok adalah salah satu solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang belum terealisasi.

Pembangunan superblok dinilai bisa memberikan fasilitas kepada warga yang kesehariannya juga beraktivitas di Jakarta.

"Banyak sekali pasangan muda, punya anak masih kecil, tetapi mereka menghabiskan waktu empat sampai lima jam (perjalanan) untuk kerja. buang energi, tapi mau beli rumah di Jakarta mahal," kata Ahok.

"Karena itu, pemerintah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah," imbuh Ahok.

Ketika menjadi orang nomor satu di Jakarta, Ahok telah merencanakan hunian untuk masyarakat berkonsep superblok.

Konsepnya memiliki fasilitas serupa dengan apartemen tetapi biaya sewa yang dikeluarkan warga seperti membayar kos-kosan.

"Dengan begitu, warga bisa (menggunakan biaya untuk) menyicil mobil, beli BBM, bayar tol, lalu tabungan," kata Ahok.

Penanganan macet di Jakarta yang juga bisa dilakukan Permprov DKI adalah menyediakan lahan untuk parkir kendaraan di tengah jantung ibu kota.

Sehingga pengendara yang hanya bermobilitas di Jalan MH-Thamrin dan Sudirman dapat memarkirkan mobil atau motornya, lalu beralih untuk menggunakan transportasi publik.

"Dulu konsep saya itu membangun (lahan parkir) di bawah Monas yang luasnya hampir 70 hektar, kalau tidak salah. Itu dibangun parkir di bawah tanah, sehingga kendaraan yang mau masuk di Jalan Sudirman Thamrin yang macet itu bisa parkir di sana," ucap Ahok.

Potensi duel Ahok dan Anies

Wacana Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok berpasangan di Pilkada Jakarta dinilai sulit terjadi.

Anies Baswedan dan Ahok malah diprediksi berduel di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

Hingga saat ini Anies Baswedan belum memutuskan akan maju Pilkada 2024 atau tidak.

Anies masih menunggu keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Jika didorong kembali maju di Pilkada, kemungkinan besar akan bertarung.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menanngapi isu duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sulit untuk bersanding.

Menurutnya, peluang duet tersebut berada di bawah 50 persen.

Dia menyebut, keduanya lebih berpeluang untuk dihadap-hadapkan kembali di pertarungan Pilkada Jakarta.

“Kalau kita buat dalam persentase, saya kira di bawah 50 persen, agak sulit. Pertama seperti yang disebutkan tadi kan, siapa menempati posisi pertama dan yang kedua,” ucap Ray, Rabu (8/5/2024).

Dia menyebut, PDIP tempat Ahok bernaung tidak punya tradisi menempatkan kadernya di nomor dua dalam Pilkada.

Apalagi di Jakarta, posisi PDI Perjuangan di pemilu kemarin menempati posisi nomor dua sebagai partai politik yang banyak dipilih rakyat.

“PDIP tidak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai nomor dua kalau mereka posisi suara yang sangat banyak, kan di Jakarta mereka memiliki kursi kedua terbesar setelah PKS, Jadi nggak lazim bagi PDI Perjuangan,” jelas Ray.

Diberitakan sebelumnya, mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, jika belum memutuskan apakah bakal maju dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

Namun, beredar kabar jika ada wacana maju bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies pun menanggapi hal tersebut, ia pun tetap tegas jika dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta. 

“Wong memutuskan maju saja belum tahu,” kata Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Ia mengatakan, bahwa masih butuh waktu untuk menerima masukan dan mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Sebab, kata dia, pembentukan koalisi dan penentuan pasangan adalah fase kedua dari langkah politiknya nanti.

“Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil? Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain, itu fase kedua,” ujar Anies. 

“Makanya itu, beri untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya saja yang harus dipikirkan, pilkada besok jujur, adi, bebas tidak ya?" sambungnya. 

Sementara itu, Anies juga mengaku belum membicarakan lebih lanjut tentang Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Bantahan Anies Baswedan

Mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, jika belum memutuskan apakah bakal maju dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

Namun, beredar kabar jika ada wacana maju bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies pun menanggapi hal tersebut, ia pun tetap tegas jika dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta. 

“Wong memutuskan maju saja belum tahu,” kata Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024) 

Ia mengatakan, bahwa masih butuh waktu untuk menerima masukan dan mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Sebab kata dia, pembentukan koalisi dan penentuan pasangan adalah fase kedua dari langkah politiknya nanti.

“Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil? Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain, itu fase kedua,” ujar Anies. 

“Makanya itu, beri untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya saja yang harus dipikirkan, pilkada besok jujur, adi, bebas tidak ya?" sambungnya. 

Sementara itu, Anies juga mengaku belum membicarakan lebih lanjut tentang Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Diketahui, Partai Nasdem sudah membuka penawaran untuk kembali mengusung Anies di ajang perhelatan kepada daerah tersebut. 

“Pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh,” pungkasnya. 

Tetap di Jalan Perubahan 

Di sisi lain, Anies berkomentar soal Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan ikut bergabung atau berkoalisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Sementara Anies Baswedan mengaku belum memutuskan posisi politiknya setelah Prabowo menjabat nantinya sebagai Presiden.

"Saya tidak akan mendahului soal bergabung atau tidak karena dari mana kita tahu? Tapi bahwa saya ini bukan berada di parpol, kalau Pak Ganjar kan di parpol, saya warga negara, dan saya selalu mengatakan tetap jalan perubahan," tutur Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Kemudian Anies menyebut, dirinya tak mau menyatakan menolak atau bersedia masuk ke pemerintahan. 

Sebab kata dia, memang belum ada tawaran. 

Sehingga Anies berujar, akan tetap memegang teguh pakem bahwa yang mendapatkan amanah konstitusi akan berada di kabinet, dan begitu pun sebaliknya.

"Kalau saya bilang ikut, wong diundang saja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang saja belum. Jawabnya apa? Betul tidak?" kata Anies. 

"Tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses Pilpres itu berada di dalam kabinet, yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Pakem itu saya katakan dari dulu," sambungnya. 

Selanjutnya saat ditanya apakah ada rencana bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies mengaku belum ada rencana perihal tersebut. 

Menurutnya, saat ini ia masih ingin fokus menata rencana ke depan.

"Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah ke depan, itu saja," pungkasnya. 

Tanggapan Gerindra

Keputusan Ganjar Pranowo menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dipermasalahkan oleh Partai Gerindra.

Bagi Gerindra, memilih menjadi oposisi bukan sikap yang buruk bagi sebuah negara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku sangat menghormati keputusan Ganjar Pranowo.

"Enggak ada masalah dan sikap oposisi bukan merupakan pilihan yang salah ya atau yang tidak baik," kata Habiburokhman dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Dia menuturkan, pilihan berada di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama mulia.

Habiburokhman meyakini Ganjar mengambil keputusan dengan pertimbangan untuk kepentingan bangsa.

Dia juga memastikan keputusan tersebut tidak menghentikan komunikasi pemerintah dengan Ganjar.

Sejauh ini, komunikasi tetap terjalin dengan baik antara Gerindra dan Ganjar.

"Kalau memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Habiburokhman kemudian mengingatkan Indonesia adalah negara yang menjamin demokrasi.

Demokrasi dimaknai menghormati dan menjamin kebebasan berpolitik setiap orang.

"Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik ya, menjamin perbedaan politik antarpara pihak," pungkasnya.

Sebelumnya Ganjar Pranowo kembali menegaskan, tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar di hadapan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, calon wakil presiden pendampingnya, Mahfud MD, beserta elite partai politik pengusung dalam acara halal bihalal Lebaran.

Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

Lebih jauh, Ganjar juga menegaskan, komitmennya itu bukan berarti dirinya tidak cinta terhadap pemerintahan yang akan datang.

Menurut dia, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Respons Ketua MPR

Secara terpisah Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet tidak mempersoalkan Ganjar Pranowo memilih menjadi oposisi.

Namun ia berharap Ganjar tetap bergotong-royong membangun bangsa meski dengan jalur di luar pemerintah.

"Di luar pemerintahan boleh, tapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Dengan demikian, menurut Bamsoet, tidak ada istilah oposisi pemerintahan. Hal ini karena oposisi dinilai bermakna berseberangan dengan pemerintah.

"Kalau di Indonesia tidak ada istilah oposisi dalam politik keindonesiaan kita," imbuh dia.

Bamsoet kemudian mengungkit apa yang diajarkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno untuk sistem pemerintahan di Indonesia.

Ajaran Bung Karno, jelas Bamsoet, adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan politik yang berbasis pada kegotongroyongan.

Menurutnya, gagasan dan ajaran Bung Karno itu kemudian dituangkan melalui empat pilar MPR saat ini.

"Inti 4 pilar itu adalah gotong royong. Bagaimana kita bisa bergotong royong untuk mencapai tujuan kita bernegara sesuai pembukaan UUD negara kita menuju masyarakat yang adil makmur dan sentosa," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Alasan Ganjar jadi oposisi

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo kembali menegaskan, tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar di hadapan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, calon wakil presiden pendampingnya, Mahfud MD, beserta elite partai politik pengusung dalam acara halal bihalal Lebaran.

Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

Lebih jauh, Ganjar juga menegaskan, komitmennya itu bukan berarti dirinya tidak cinta terhadap pemerintahan yang akan datang.

Menurut dia, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com / Kompas.com