Harapan Sederhana Ahok ke Pemenang Pemilihan Gubernur Jakarta, Berdampak Baik Bagi Warga

Diberitakan sebelumnya, mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, jika belum memutuskan apakah bakal maju dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

Namun, beredar kabar jika ada wacana maju bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies pun menanggapi hal tersebut, ia pun tetap tegas jika dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta. 

“Wong memutuskan maju saja belum tahu,” kata Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Ia mengatakan, bahwa masih butuh waktu untuk menerima masukan dan mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Sebab, kata dia, pembentukan koalisi dan penentuan pasangan adalah fase kedua dari langkah politiknya nanti.

“Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil? Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain, itu fase kedua,” ujar Anies. 

“Makanya itu, beri untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya saja yang harus dipikirkan, pilkada besok jujur, adi, bebas tidak ya?" sambungnya. 

Sementara itu, Anies juga mengaku belum membicarakan lebih lanjut tentang Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Bantahan Anies Baswedan

Mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, jika belum memutuskan apakah bakal maju dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

Namun, beredar kabar jika ada wacana maju bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies pun menanggapi hal tersebut, ia pun tetap tegas jika dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta. 

“Wong memutuskan maju saja belum tahu,” kata Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024) 

Ia mengatakan, bahwa masih butuh waktu untuk menerima masukan dan mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Sebab kata dia, pembentukan koalisi dan penentuan pasangan adalah fase kedua dari langkah politiknya nanti.

“Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil? Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain, itu fase kedua,” ujar Anies. 

“Makanya itu, beri untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya saja yang harus dipikirkan, pilkada besok jujur, adi, bebas tidak ya?" sambungnya. 

Sementara itu, Anies juga mengaku belum membicarakan lebih lanjut tentang Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Diketahui, Partai Nasdem sudah membuka penawaran untuk kembali mengusung Anies di ajang perhelatan kepada daerah tersebut. 

“Pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh,” pungkasnya. 

Tetap di Jalan Perubahan 

Di sisi lain, Anies berkomentar soal Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan ikut bergabung atau berkoalisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Sementara Anies Baswedan mengaku belum memutuskan posisi politiknya setelah Prabowo menjabat nantinya sebagai Presiden.

"Saya tidak akan mendahului soal bergabung atau tidak karena dari mana kita tahu? Tapi bahwa saya ini bukan berada di parpol, kalau Pak Ganjar kan di parpol, saya warga negara, dan saya selalu mengatakan tetap jalan perubahan," tutur Anies di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Kemudian Anies menyebut, dirinya tak mau menyatakan menolak atau bersedia masuk ke pemerintahan. 

Sebab kata dia, memang belum ada tawaran. 

Sehingga Anies berujar, akan tetap memegang teguh pakem bahwa yang mendapatkan amanah konstitusi akan berada di kabinet, dan begitu pun sebaliknya.

"Kalau saya bilang ikut, wong diundang saja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang saja belum. Jawabnya apa? Betul tidak?" kata Anies. 

"Tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses Pilpres itu berada di dalam kabinet, yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Pakem itu saya katakan dari dulu," sambungnya. 

Selanjutnya saat ditanya apakah ada rencana bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies mengaku belum ada rencana perihal tersebut. 

Menurutnya, saat ini ia masih ingin fokus menata rencana ke depan.

"Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah ke depan, itu saja," pungkasnya. 

Tanggapan Gerindra

Keputusan Ganjar Pranowo menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dipermasalahkan oleh Partai Gerindra.

Bagi Gerindra, memilih menjadi oposisi bukan sikap yang buruk bagi sebuah negara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku sangat menghormati keputusan Ganjar Pranowo.

"Enggak ada masalah dan sikap oposisi bukan merupakan pilihan yang salah ya atau yang tidak baik," kata Habiburokhman dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Dia menuturkan, pilihan berada di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama mulia.

Habiburokhman meyakini Ganjar mengambil keputusan dengan pertimbangan untuk kepentingan bangsa.

Dia juga memastikan keputusan tersebut tidak menghentikan komunikasi pemerintah dengan Ganjar.

Sejauh ini, komunikasi tetap terjalin dengan baik antara Gerindra dan Ganjar.

"Kalau memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Habiburokhman kemudian mengingatkan Indonesia adalah negara yang menjamin demokrasi.

Demokrasi dimaknai menghormati dan menjamin kebebasan berpolitik setiap orang.

"Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik ya, menjamin perbedaan politik antarpara pihak," pungkasnya.

Sebelumnya Ganjar Pranowo kembali menegaskan, tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar di hadapan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, calon wakil presiden pendampingnya, Mahfud MD, beserta elite partai politik pengusung dalam acara halal bihalal Lebaran.

Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

Lebih jauh, Ganjar juga menegaskan, komitmennya itu bukan berarti dirinya tidak cinta terhadap pemerintahan yang akan datang.

Menurut dia, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Respons Ketua MPR

Secara terpisah Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet tidak mempersoalkan Ganjar Pranowo memilih menjadi oposisi.

Namun ia berharap Ganjar tetap bergotong-royong membangun bangsa meski dengan jalur di luar pemerintah.

"Di luar pemerintahan boleh, tapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Dengan demikian, menurut Bamsoet, tidak ada istilah oposisi pemerintahan. Hal ini karena oposisi dinilai bermakna berseberangan dengan pemerintah.

"Kalau di Indonesia tidak ada istilah oposisi dalam politik keindonesiaan kita," imbuh dia.

Bamsoet kemudian mengungkit apa yang diajarkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno untuk sistem pemerintahan di Indonesia.

Ajaran Bung Karno, jelas Bamsoet, adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan politik yang berbasis pada kegotongroyongan.

Menurutnya, gagasan dan ajaran Bung Karno itu kemudian dituangkan melalui empat pilar MPR saat ini.

"Inti 4 pilar itu adalah gotong royong. Bagaimana kita bisa bergotong royong untuk mencapai tujuan kita bernegara sesuai pembukaan UUD negara kita menuju masyarakat yang adil makmur dan sentosa," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Alasan Ganjar jadi oposisi

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo kembali menegaskan, tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar di hadapan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, calon wakil presiden pendampingnya, Mahfud MD, beserta elite partai politik pengusung dalam acara halal bihalal Lebaran.

Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

Lebih jauh, Ganjar juga menegaskan, komitmennya itu bukan berarti dirinya tidak cinta terhadap pemerintahan yang akan datang.

Menurut dia, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com / Kompas.com