Nasib Nasdem di Koalisi Prabowo - Gibran Belum Jelas, Surya Paloh Curhat

TRIBUN-TIMUR.COM - Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih ternyata belum pernah menawari Nasdem soal jatah menteri.

Padahal Nasdem disebut-sebut  merapat ke koalisi Prabowo - Gibran.

Hingga kini, Partai NasDem belum mendapat tawaran untuk mengisi jajaran menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya Paloh pun mengaku sungkan jika harus meminta jatah menteri ke Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, meskipun keduanya adalah sahabat lama.

"Ya kan ada perasaan sungkan-sungkan juga kan hahaha."

"(Meski saya) sahabat (dengan Prabowo)," kata Paloh dilansir Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Lebih lanjut Paloh juga menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Prabowo soal jatah kursi menteri tersebut.

Paloh menilah pihak yang memiliki otoritas untuk membahas masalah menteri ini hanyalah Prabowo dan Gibran sendiri yang akan menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya.

"Kita belum tahu, memang yang punya otoritas untuk itu kan kalian tahu," ungkap Paloh.

Pada Sabtu (27/4/2024) lalu, Paloh juga mengeklaim bahwa partainya belum mendapatkan tawaran menteri dari Prabowo, bahkan tidak ada pembahasan terkait itu di internal Nasdem.

Menurut Paloh, partainya sadar diri sehingga tidak mengharapkan kursi menteri.

"Belum, belum, belum ada (tawaran menteri) dan kita tidak membicarakan hal itu," kata Paloh di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu.

Diketahui, NasDem telah menyatakan dukungannya pada pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (25/4/2024) pekan lalu.

Keputusan NasDem ini cukup menjadi sorotan publik, pasalnya NasDem sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Paloh menyebut, NasDem memilih mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran atas dasar kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Kami semua berkesimpulan, spirit semangat jiwa besar ini modal utama yang kita butuhkan. Berangkat dari sini Nasdem kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru, Prabowo-Gibran," ujar Paloh.

Paloh menambahkan, pilihan untuk mendukung Prabowo-Gibran ini merupakan hasil pertimbangan mendalam dari NasDem.

Terutama pertimbangan untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia ke depan.

Bagi Paloh kekuatan para elite dipersatukan karena tantangan global yang semakin besar.

"Memang ada opsi karena bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk mengajak bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itulah pilihan saya, pilihan Nasdem," imbuh Paloh.

Gerindra Akui Pembicaraan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Sudah Sampai di Tingkat Pimpinan Parpol

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengakui pembicaraan menteri sudah sampai di tingkat pimpinan partai politik (parpol).

Namun, kata Rahayu, belum ada daftar nama resmi mengenai kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Kalau pembicaraan di tingkat pimpinan, pasti ada. Itu pasti ada."

"Tetapi belum ada sekali lagi daftar resmi yang keluar untuk kabinet," ucap Rahayu dalam acara halal bihalal TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran di HQ Fanta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Karena itu, Rahayu meminta masyarakat untuk bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Dia pun meyakini daftar nama menteri baru akan keluar menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih RI.

"Jadi mohon masyarakat terutama para pendukung dari Prabowo-Gibran untuk tidak mendahului daripada pimpinan kita."

"Karena daftar tersebut saya yakin baru akan keluar lebih mendekati Oktober nanti," pungkasnya.

Nasdem - PKB dapat 1 Menteri

Partai NasDem dan PKB sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada Kamis (25/42024) sore, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menyatakan partainya juga mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bergabungnya dua partai tersebut memunculkan spekulasi bahwa NasDem dan PKB berpotensi mendapatkan kursi menteri.

Bukan tidak mungkin jatah menteri untuk parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda atau Gelora yang lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran akan berkurang.

Berikut ini pernyataan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyikapi potensi berkurangnya jatah menteri seiring bergabungnya NasDem dan PKB.

PBB

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Golkar

Terkait kursi menteri, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya," ujarnya.

Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung," ucap Bobby.

PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.

Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo," kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).

Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meyakini, Prabowo tetap berkomitmen dengan PAN sebagai salah satu parpol pengusung utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"PAN tidak pernah khawatir. Jadi persoalan menyusun menteri-menteri itu hak prerogatifnya pak Prabowo," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Demokrat

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait kursi menteri dari partainya.

"Terkait kursi menteri, hal ini juga menjadi hak prerogatif presiden, sehingga diserahkan kepada beliau (Prabowo)," kata Herman kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).

Herman meyakini Prabowo sudah memiliki formula yang tepat untuk menentukan para pembantunya di kabinet.

"Karena kami yakin Pak Prabowo memiliki formula yang tepat, serta memiliki komitment yang kuat dengan partai-partai pengusungnya," ujarnya.

Terkait jumlah, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Berapa banyak dan kementrian apa saja, sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," ucap Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta semua pihak tak menuntut berlebihan ke Prabowo terkait jatah menteri.

AHY mengatakan pihaknya telah membuat komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jatah menteri.

"Posisi di kabinet dan posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Prabowo," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mengingatkan semua pihak agar berdisiplin.

"Mari kita serahkan kepada beliau (Prabowo), jangan bebankan Pak Prabowo dengan tuntutan berlebihan. Kita harus disiplin," ujar AHY. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com