Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kabinet Prabowo

Fix Nasdem dan PKB Dapat Kursi Menteri Kabinet Prabowo, PDIP Diprediksi Tetap Oposisi, PKS Tak Jelas

Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo mengatakan, Partai NasDem dan PKB sudah disiapkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
Presiden terpilih, Prabowo Subianto ternyata sudah menyiapkan jatah kursi menteri untuk Partai Nasdem dan PKB. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden terpilih, Prabowo Subianto ternyata sudah menyiapkan jatah kursi menteri untuk Partai Nasdem dan PKB.

Namun PDIP partai besutan Megawati Soekarnoputri bernasib beda.

Hanya PDIP pengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang bersedia jadi oposisi di era Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo mengatakan, Partai NasDem dan PKB sudah disiapkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Drajad menuturkan,  PAN sudah memiliki jatah tersendiri terkait jatah menteri.

Namun, dia tidak menjelaskan PAN akan memperoleh berapa jatah kursi menteri dan kader bakal mengisi pos menteri apa.

Drajad menuturkan, terkait jatah kursi menteri bagi koalisi Prabowo-Gibran pun sudah disepakati bersama.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui terkait jatah kursi menteri bagi tiap partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ya otomatis itu (PAN dapat jatah menteri), kalau di KIM dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga diketahui Pak Jokowi sudah disepakati bersama formulanya," ucapnya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Selasa (30/4/2024).

"Kalau portofolionya apa saja, itu masih geser-geser, tapi intinya bincang-bincang formula dan struktur kabinet sudah ada," imbuhnya.

Lalu, Drajad pun berbicara terkait jatah kursi menteri bagi NasDem dan PKB pasca deklarasi untuk bergabung ke KIM.

Dia mengatakan bahwa PAN tidak merasa keberatan, jika jatah kursi menteri berkurang usai NasDem dan PKB bergabung.

"Itu nggak khawatir Mas nanti jatah kursi (menteri) PAN berkurang? Nggak, karena semuanya sudah matangkan, sehingga jika NasDem dan PKB masuk, itu sudah nggak ngambil porsi dari parpol-parpol lain di KIM," katanya.

Namun, Drajad tidak menjelaskan jatah pos kementerian mana yang bakal diisi oleh kader NasDem dan PKB dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Dia hanya mengungkapkan bahwa NasDem dan PKB sudah disiapkan jatah kursi menteri.

Drajad pun menegaskan agar NasDem dan PKB tidak perlu khawatir, jika nanti kadernya bakal mengisi pos kementerian yang dianggap kurang strategis.

"Memang sudah ada kita siapkan bagi teman-teman yang sudah masuk," katanya.

Sebelumnya, NasDem dan PKB sudah menentukan sikapnya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengumumkan hal tersebut saat mengunjungi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024) lalu.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Paloh.

Paloh mengungkapkan bahwa ia merasa terhorma lantaran sudah diterima baik oleh Prabowo.

Dia menilai Prabowo adalah sahabat sekaligus Ketua Umum Gerindra yang baik.

Di hari yang sama, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun turut mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (sudah jelas mendukung Prabowo-Gibran)," katanya di Kantor DPP PKB di Senen, Jakarta.

Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, mayoritas partai politik (parpol) bakal merapat ke Prabowo-Gibran, kecuali PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sebab, PDIP diperkirakan bakal menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

Alasan Ujang meyakini PDIP bakal menjadi pihak oposisi, karena luka mereka yang belum hilang terhadap Presiden Jokowi.

"Kalau PDIP, oposisi sendiri ini menarik, karena akan semakin keras, akan semakin kencang dalam mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Ujang dikutip dari TribunJakarta.com.

Meski secara hitung-hitungan politik di parlemen, PDIP kalah jumlah, Ujang menyebut partai berlogo banteng tersebut akan mendapat 'bekingan' dari pihak luar.

Yakni kelompok masyarakat hingga akademisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nanti kalau PDIP tidak didukung oleh partner-partner lain, kelihatannya nanti akan bersama-sama dengan civil society, dengan kekuatan kaum intelektual, cendekiawan, kalangan kampus, aktivis, pasti akan ke sana berkolaborasinya untuk bisa mengkritisi jalannya pemerintahan," tutur Ujang.

Nasib PKS dan Nasdem-PKB beda

Keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merapat ke koalisi Prabowo-Gibran mendapat masalah.

Rencana PKS masuk ke pemerintahan Prabowo - Gibran tidak berjalan mulus seperti Partai Nasdem atau PKB.

Pasalnya, Partai Gelora loyalis Prabowo menentang keras rencana bergabungnya PKS ke Koalisi Indonesia Maju.

Presiden terpilih juga belum menunjukkan tanda setuju menyambut keinginan PKS tersebut.

Prabowo diketahui tidak menghadiri acara halal bihalal yang digelar PKS pada akhir pekan lalu.

Padahal PKS telah mempersiapkan karpet merah untuk Presiden terpilih itu.

Bagaimana sikap Prabowo-Gibran, pilih rangkul PKS atau khianati Gelora yang sejak awal mendukung Prabowo sebagai Capres?

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik pun merespon terkait wacana bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran.

Mahfuz Sidik menyebut jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?

Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

Mahfuz Sidik berujar, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.

Oleh karena itu, Mahfuz Sidik mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu adalah menganalogikan Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz Sidik mengungkapkan, selama ini PKS kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Menurut Mahfuz Sidik, salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," jelas Mahfuz Sidik.

Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis.

Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," tutur Mahfuz Sidik.

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah mengingatkan, PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

PKS lah yang memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (AMIN) sehingga sulit dikompromikan.

“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Fahri Hamzah, Senin (29/4/2024).

Tak hanya itu, Fahri menyarankan agar partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu untuk mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” jelasnya.

Fahri pun menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak ada masalah dengan PKS.

Tetapi, masalahnya, lanjut Fahri, adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologi PKS.

Dimana, berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki.

"Sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain,” pungkasnya.

Keinginan PKS Gabung Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan telah menyiapkan kader-kader muda jika diminta mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

“Kami siap, menyiapkan orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cerdas-cerdas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Tergantung dibutuhkan, kita siapkan,” kata Habib Aboe.

Anggota DPR RI Dapil Kalsel menuturkan dalam berpolitik tidak ada yang tidak bermanfaat bagi bersama.

Menurutnya, semua partai politik memiliki kepentingan bersama yakni memajukan bangsa dan negara.

Habib Aboe Bakar menegaskan PKS mengambil sikap nothing to lose apabila tidak dilibatkan dalam pemerintahan baru.

“Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar. Dan kita kalau pun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap,” ungkapnya.

Masih Pengkajian

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait sinyal PKS ingin bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Ia mengatakan pihaknya masih mengkaji dan berkomunikasi mengenai partai politik atau parpol yang nantinya akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya mengenai masalah komposisi koalisi itu akan dibicarakan nanti. Pada saat ini masih dalam pengkajian dan komunikasi, baik dengan partai yang akan masuk maupun dengan partai yang sudah masuk," ujar Dasco saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).

Wakil Ketua DPR RI ini pun meminta agar masyarakat bersabar soal keputusan partai politik yang diperbolehkan merapat ke Prabowo-Gibran.

Ia menjelaskan saat ini masih terlalu dini untuk memutuskan apakah akan menolak atau tidak partai yang akan bergabung dalam koalisi.

"Karena itu, terlalu dini kalau kita ngomong apakah dapat menerima atau tidak menerima. Mohon bersabar," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengaku telah menyiapkan kader terbaik dari partainya jika diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyebut, PKS memiliki kader-kader muda yang siap berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

"Kami siap, menyiapkan orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cedas-cedas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Tergantung dibutuhkan, kita siapkan," kata Habib Aboe saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Anggota Komisi III DPR RI ini pun mengatakan, dalam berpolitik tidak ada yang tidak bermanfaat bagi bersama.

Apalagi, ada kepentingan bersama yakni demi bangsa dan negara.

Namun, Habib Aboe menyebut PKS dalam posisi nothing to lose dalam mengambil sikap ke depan.

"Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar. Dan kita kalau pun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap," katanya. (*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved