Golkar Minta Jatah 5 Menteri

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Golkar dikabarkan bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah ini lebih sedikit dibanding jumlah kader Golkar yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Maju yakni enam orang, termasuk satu orang wakil menteri.

Bocoran ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4) malam.

Kendati begitu, Idrus memastikan kalau Golkar tidak pernah mempermasalahkan jumlah kursi yang diberikan kepada pihaknya nanti.

"Ya denger-dengernya lima (kursi menteri). Tidak ada masalah," kata Idrus.

"Yang disampaikan itu (5 kursi) denger-dengernya begitu. Ya kalau tambah Alhamdulillah, ga tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," sambung dia.

Terpenting kata dia, partai pimpinan Airlangga Hartarto itu bisa ikut berperan dalam mengembangkan konseptual pemerintahan.

Tak hanya itu, peran dalam mengembangkan karya kekaryaan juga menurut dia, akan terus dikedepankan oleh Golkar nantinya.

"Dan Golkar itu karakternya adalah karya, karya kekaryaan mengisyaratkan bahwa yang berhak untuk tampil memimpin ke depan adalah orang-orang yang berkarya. Jadi peran itu yang kita kembangkan," kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Jumat, 15 Maret 2024 lalu telah menyinggung mengenai jatah menteri untuk Golkar.

“Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal,” tutur Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.

Di Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini, ada enam kader Golkar yang duduk di jabatan menteri dan wakil menteri.

Mereka adalah, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kemudian ada Luhut Bindar Pandjaitan. Luhut saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketiga ada nama Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus dipercaya menduduki jabatan Menteri Perindustrian sejak 2019.

Di periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, Agus juga menjadi bagian pemerintahan sebagai Menteri Sosial pada 2018.

Keempat adalah, Dito Ariotedjo. Saat ini, Dito menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menteri berikutnya adalah Jerry Sambuaga. Jerry Sambuaga yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan sejak Oktober 2019.

Yang terakhir adalah, Bahlil Lahadalia yang mengemban jabatan sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kewenangan Airlangga

Saat disinggung soal siapa saja kader Golkar yang berpotensi masuk dalam kabinet menteri Prabowo-Gibran, Idrus tak mau bicara banyak.

Kata dia, perihal pembagian siapa mendapatkan posisi apa merupakan kewenangan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"Jadi itu urusan ketua umum, ya kita saya di Golkar itu hanya ketua dewan pembina Bappilu DPP partai Golkar di sini saya sekretaris. Nah itu pembicaraan ketua umum. Pokoknya masalah rekomendasi itu adalah urusan Ketua Umum," kata Idrus.

Idrus menegaskan Golkar akan siap jika dimintakan oleh Prabowo untuk menduduki kementerian apapun.

Terlebih, Golkar menurut dia, memiliki banyak kader yang bisa menempati posisi menteri di berbagai bidang, mulai ekonomi hingga hukum.

"Jangan lupa Golkar itu kadernya segudang. Tinggal di sana (pemerintahan Prabowo) permintaan dari sana misalkan, ya udah Golkar siap apapun posisi, mau bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, bidang budaya, bidang apalagi semua siap, gak ada masalah," ujarnya.

Nasib PKB

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui, partainya tak memiliki pengalaman menjadi oposisi, atau berada di luar pemerintahan.

Hal itu disampaikannya saat merespons peluang mendapatkan kursi menteri, setelah PKB bersikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PKB akan mendukung atau tidak saya sudah sampaikan bahwa PKB belum memiliki pengalaman di luar pemerintahan," kata Jazilul kepada wartawan Jumat (26/4/2024).

PKB, kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, tidak mempersoalkan soal jatah kursi menteri yang akan diberikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebab, hal itu menjadi kewenangan prerogatif Prabowo.

"Soal pembagian kursi, koalisi pasti butuh proses," ucapnya.

Apalagi, lanjut Gus Jazil, tak ada pembahasan mengenai jatah kursi menteri, saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Prabowo.

Ada pun pertemuan itu terjadi di Kantor DPP PKB, Rabu (24/4) atau setelah Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Yang jelas PKB sadar kita akan masuk ke era baru. Era pasca pilpres yang jelas sudah dilewati dengan penuh damai," pungkas dia.

Tambah Kementerian

Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kabinet Prabowo-Gibran gemuk, terlebih usai partai NasDem dan PKB bergabung.

Emrus menyebut, bukan tidak mungkin akan dibuat kementerian baru untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Kabinet Prabowo akan gemuk. Tidak menutup kemungkinan akan ada kementerian-kementerian baru untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik duduk di menteri atau setingkat menteri," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4).

Terkait partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Emrus mengatakan, Gerindra sudah pasti mendapat jatah kursi menteri.

Kemudian, diikuti partai Demokrat, Golkar, Partai Garuda, PBB, NasDem, dan PKB.

Namun, Emrus menduga, kalaupun kementerian-kementerian baru itu dibuat, menurutnya akan muncul alasan-alasan politis dengan narasi pembangunan.

"Tapi alasannya nanti idealnya akan dibuat seperti ini, 'karena begitu complicated-nya pembangunan di Indonesia, maka diperlukanlah....' .Itu alasan politislah," jelasnya.

Meski demikian, kata Emrus, dalam konteks koalisi secara umum, koalisi Gerindra dengan partai-partai lain tidak hanya akan menawarkan berupa jabatan menteri, bisa juga jabatan setingkat menteri atau kebijakan.

"Bisa juga dalam bentuk program dan keputusan. Atau juga bergaining-nya berupa undang-undang, karena bagaimanapun partai-partai politik terdesebut ada yang interest group atau kelompok kepentingan," ungkap Emrus.(tribunnews)