Laporan ke Mendagri Membekas, Epyardi Asda Jadi Penantang Tunggal Mahyeldi Petahana Sumatera Barat

TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Solok Epyardi Asda dan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bakal bertarung di Pemilihan Gubernur.

Epyardi muncul sebagai penantang tunggal Mahyeldi di Pilgub Sumut usai dilaporkan ke ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Epyardi Asda marah besar ke Mahyeldi gegara keputusannya itu.

Video yang memperlihatkan Epyardi Asda marah-marah kepada Mahyeldi sempat viral di media sosial.

Kemarahan Epyardi itu lantaran tak terima dilaporkan oleh Mahyeldi ke Kemendagri.

Pelaporan itu terkait permintaan agar Pemerintah Kabupaten Solok dibina oleh Kemendagri.

"Saya mendapat surat dari Mendagri, ada laporan dari Gubernur Sumbar yang mengatakan saya tidak beretika, dan minta saya dipecat dan diberhentikan," katanya dalam video.

Dilansir Kompas.com, peristiwa itu terjadi saat Epyardi berbuka puasa bersama dengan wartawan dan tokoh masyarakat pada Minggu (17/3/2024).

Sebulan telah berlalu, ternyata amarah Epyardi Asda ke Mahyeldi belum padam.

Epyardi Asda kini muncul sebagai satu-satunya penantang Mahyeldi di Pilgub Sumbar.

Padahal Epyardi Asda baru satu periode pimpin Solok.

Epyardi Asda bahkan sudah pamit mau maju di Pilkada Sumbar 2024.

"Insya Allah saya maju di Pilkada Sumbar. Saya berharap bupati setelah saya dapat melanjutkan kepemimpinan demi masyarakat," kata Epyardi saat memberi sambutan pada acara peringatan HUT ke-111 Kabupaten Solok di rapat paripurna DPRD Solok, Sabtu (21/4/2024).

Epyardi adalah satu-satunya sosok penatang petahana Sumbar.

Ia mengaku maju di Pilgub Sumbar bukanlah untuk mencari harta.

Namun ada beberapa proyek yang ingin diselesaikan jika terpilih, seperti jalan tol yang tak kunjung kelar.

Epyardi mengklaim sebenarnya dirinya masih diminta masyarakat untuk memimpin Kabupaten Solok satu periode lagi.

"Namun ada tugas yang lebih besar lagi. Saya memberanikan maju ke Sumbar," jelas Epyardi.

"Tak ada niat untuk cari kekayaan karena saya masih punya harta. Kalau mengejar jabatan, masyarakat Solok masih menginginkan saya di sini," imbuh Epyardi.

Epyardi mengatakan, selama 15 tahun, pembangunan Sumbar stagnan dan jauh tertinggal dibandingkan provinsi tetangga.

"Proyek tol dari 2018 hingga sekarang belum selesai. Jalan tembus Solok-Pesisir Selatan juga belum selesai," kata Epyardi.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyatakan dukungannya terhadap Epyardi untuk maju di Pilkada Sumbar.

"Tugu Ayam Jantan yang dibangun itu menghadap ke Padang. Itu artinya tokoh-tokoh Solok harus menuju Sumbar," kata Dodi yang memimpin sidang paripurna istimewa HUT Kabupaten Solok itu.

Dodi mengatakan, dirinya sebagai warga Solok sangat mendukung Epyardi maju menjadi gubernur Sumbar.

"Pak Gamawan Fauzi adalah putra Kabupaten Solok yang pernah menjadi gubernur Sumbar dan akhirnya menjadi menteri. Kita berharap putra Solok lainnya mengikuti jejak beliau," kata Dodi.

Pilkada Sumbar dijadwalkan berlangsung pada November 2024.

Hingga saat ini, belum ada satu tokoh pun, kecuali Epyardi Asda, yang terang-terangan menyatakan maju di Pilkada Sumbar.

Nama Mulyadi (Ketua DPD Demokrat Sumbar), Andre Rosiade (Ketua DPD Gerindra Sumbar), Fadly Amran (Ketua DPW Nasdem Sumbar) dan lainnya yang digadang-gadang maju di Pilkada, belum menyatakan siap bertarung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Epyardi Asda menyatakan maju di Pilkada Sumbar 2024 saat pertemuan kader PAN pada Minggu (24/3/2024) di Padang.

Epyardi menyatakan siap lahir dan batin menantang petahana Mahyeldi di Pilkada.

Sebelumnya, hubungan Epyardi dengan Mahyeldi memanas akibat Epyardi dilaporkan ke Kemendagri.

Video Epyardi mencak-mencak ke Gubernur Mahyeldi viral di media sosial.

Epyardi menilai Mahyeldi kurang beretika ketika datang bersama rombongan ke Kabupaten Solok secara diam-diam tanpa memberitahu dirinya.

Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Bakal Beri Pengawasan Ketat, Larang Bansos dari Paslon, 'Enggak Boleh!'

Jelang Pemilihan Kepala Daerah 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memberikan pengawasan ketat.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Begja.

Selain itu, dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur maupun wali kota ini, dilarang adanya pembagian bantuan sosial dari peserta paslon.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, beberkan hal-hal pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Salah satu hal yang akan diawasi Bawaslu RI adalah terkait bantuan sosial (bansos). 

"Pasti akan jadi pengawasan, yang penting kan. Enggak boleh ada bantuan sosial atas nama pemerintah untuk menggunakan kepentingan peserta paslon tertentu,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantornya, Minggu (21/4/2024).

Selain penggunaan program pemerintah, Bagja juga menekankan pihaknya bakal melakukan fokus pengawasan yang jadi kendala dalam pilkada seperti geografis serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Di satu sisi Bawaslu meminta untuk kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat.

“Pertama adalah kendala geografis, kedua adalah netralitas ASN, kemudian ketiga penggunaan program pemerintah ,” ujar Rahmat Bagja.

“Dan juga misalnya sekarang kami berharap para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri,” tutur Rahmat Bagja.

Sebagaimana diketahui bansos jadi sorotan selama proses Pemilu 2024 sebab dirasa oleh beberapa pihak merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk memuluskan kemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bansos juga jadi poin yang dibahas dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Para hakim pun turut menghadirkan empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang untuk memberikan keterangan terkait bansos.

Sosok Epyardi Asda

H Epyardi Asda, M.Mar bergelar Datuak Sutan Majo Lelo (lahir 11 Maret 1962).

Dia adalah pengusaha dan politikus PAN yang menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021–2024 dan Anggota DPR-RI Fraksi PPP tiga periode sejak 2004 hingga 2018.

Ia merupakan pemilik PT Kaluku Indah Permai yang melakukan reklamasi di Danau Singkarak.

Pada 2014, ia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi di tengah pencalonannya, ia mengundurkan diri karena melihat kondisi partai yang terus menerus dirundung konflik.

Pendidikan dan karier pelaut

Epyardi Asda lahir dengan nama Efiyardi di Singkarak, Kabupaten Solok pada 11 Maret 1962.

Ayahnya bernama Asfar Panduko Sutan dan Ibunya bernama Rosida.

Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Singkarak (lulus 1976), SMP Negeri Singkarak (lulus 1979), dan SMA Negeri Solok (1979-1982).

Setamat SMA, ia menempuh pendidikan kepelautan.

Ia masuk Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) Semarang (1982–1985) dan lulus pendidikan sertifikasi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) 3.

Ketika berkuliah itu ia tercatat sebagai Ketua Organisasi Islam Kampus P3B Semarang.

Setelah lulus, ia langsung bekerja sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company hingga tahun 1996.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Jakarta (1990–1991) dan lulus ANT 2.

Setelah tidak lagi menjadi kapten kapal, ia menjadi Komisaris Utama PT. Kaluku Maritima Utama (1997–2004) yang juga bergerak di bidang kepelautan.

Selanjutnya, ia merampungkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (2003–2004) dan lulus ANT 1 atau setingkat S1.

Di kampus yang sama, ia menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar S2 Master Mariner (M.Mar) pada tahun 2005.

Karier politik

Epyardi Asda sebagai anggota DPR-RI dan kader PPP

Epyardi menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode, yaitu periode 2004–2009,[6] periode 2009–2014,[12] dan periode 2014–2018.

Ia mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I.

Pada 2006, Epyardi yang sedang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Solok diangkat secara sepihak menjadi Ketua DPW PPP Sumatera Barat oleh Wakil Ketua DPP PPP Alimarwan Hanan atas rivalnya Ketua DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat Baharuddin R.

Dalam masa kepemimpinan Epyardi sebagai Ketua DPW PPP Sumatera Barat, PPP bersama beberapa partai lainnya mengalami penurunan jumlah suara pada pemilihan umum 2009 di Sumatera Barat.

Pada periode 2009–2014, Epyardi duduk di Komisi V yang mengurusi permasalahan Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.

Pada periode 2014–2019, ia ditempatkan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan pada masa periode jabatan 2014–2018.

Saat duduk di DPR, terjadi perpecahan fraksi PPP antara kubu yang diketuai Hasrul Azwar dengan yang diketuai Epyardi Asda.

Di tengah tarik ulur pembahasan alat kelengkapan dewan, Epyardi menyatakan dirinya adalah Ketua Fraksi PPP yang sah.

Epyardi menyebut bahwa Hasrul Azwar adalah ketua fraksi sementara karena hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekjen Romahurmuziy saja.

Sementara itu, Surat Keputusan DPP PPP yang mengutus dirinya ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Wasekjen Ahmad Gozali Harahap.

Epyardi mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PPP pada Muktamar ke-VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Tetapi di tengah pencalonannya, ia mengundurkan diri karena melihat kondisi partai yang terus menerus dirundung konflik. "Alasannya melihat partai yang seperti ini, silakan yang nafsu ambil, saya enggak tega ambil," ujar Epyardi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Epyardi sempat ingin maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan umum serentak 2015, tetapi gamang karena putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mewajibkan legislator mundur sebelum berkontestasi di pemilihan umum kepala daerah.

Pada 2018, Epyardi memutuskan pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Posisinya di DPR diganti oleh Hasanuddin melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Ia kembali maju di pemilu 2019 daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, tetapi tidak terpilih.

Bersama wakilnya, Jon Firman Pandu, Epyardi berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Solok 2020.

Profil Mahyeldi

Dikutip dari bkd.sumbarprov.go.id H Mahyeldi Ansharullah, SP gelar Datuak Marajo.

Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

Dia adalah mubalig dan politikus dari Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat.

Sebelumnya, ia
merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan
kebersihan.

Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.

Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk
membantu orang tua.

Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024.

Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

Pendidikan

Mahyeldi menjalani masa kecil di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Ia lahir dari pasangan Mardanis St. Tanameh (ayah) dan Nurmi (ibu) sebagai anak pertama dari tujuh
bersaudara.

Ayahnya adalah seorang tukang becak dan buruh angkat di Pasar Atas, Bukittinggi.

Sejak masih kelas tiga SD, ia sudah bekerja membantu ayahnya untuk mendapatkan uang.

Seusai membantu ayahnya, ia bergegas ke sekolah. Meskipun harus bekerja, ia tetap meraih juara di kelas.

Saat Mahyeldi kelas lima SD, ia dan keluarga pindah ke Kota Dumai.

Ia tetap bekerja untuk menopang ekonomi keluarga hingga masuk SMP.

Usai salat subuh, ia berjualan ikan yang didapatnya dari nelayan asal Pariaman yang akrab disapa Ajo.

Sebagai imbalan, ia mendapat potongan harga ikan.

Setelah berjualan ikan, ia menjadi loper koran.

Ia direkrut oleh pemuda asal Aceh, pemilik kios buku dan koran terkemuka di Dumai.

Dengan berjualan koran, ia banyak tahu informasi yang sedang terjadi.

Gurunya yang enggan membeli koran sering menanyakan kepadanya mengenai berita aktual.

Di kios buku dan koran tempat ia bekerja, Mahyeldi dapat membaca banyak buku, sembari
menunggu jam sekolahnya yang masuk pada siang hari.

Alhasil, pengetahuannya di atas ratarata murid di sekolahnya. Buku-buku Islam menjadi buku yang digemari Mahyeldi.

Saat gurunya memberi esai tentang tokoh idola, ia langsung menulis kisah Nabi Muhammad SAW.

Penghargaan

Dalam ajang Sindo Weekly, Mahyeldi meraih penghargaan Government Award pada 12 April
2016 setelah dianggap berhasil menata kota dalam waktu terbilang cepat.

Konsentrasi penataan yang dilakukan selama kepemimpinan Mahyeldi meliputi Pantai Padang, pembebasan
lahan jalur By Pass, dan Pasar Raya Padang.

Penertiban berlangsung tanpa kericuhan, bahkan warga ikut membongkar sendiri bangunan mereka.

Adhyaksa Dault menyebut Mahyeldi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai contoh kepala daerah yang berhasil merelokasi dan menata warga "tanpa kekerasan dan tak menyulut api perlawanan dari
masyarakat".

Dari pemerintah pusat, Mahyeldi mendapat tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dalam peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2015.

Ia dinilai berhasil dalam mengurangi angka pengangguran lewat program-program di bidang koperasi yang akan dan sedang diterapkan.

Dalam ajang Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 pada 11 Desember 2015, Mahyeldi menerima penghargaan dari Kementerian Agama atas kepedulian terhadap pengembangan pendidikan Islam di daerahnya melalui kebijakan dan program kerja, ditandai dengan dukungan dana dan aktivitas keagamaan berjalan semarak.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahyeldi meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) atas kepedulian keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan.

Pada 19 Mei 2016, MarkPlus, Inc. dalam acara Indonesia Marketeers Festival menobatkan Mahyeldi selaku Wali Kota Padang sebagai penerima penghargaan "Marketeers of The Year
Padang 2016".

Pada 20 Mei 2016, Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi mendulang prediket kategori kota di Sumatra yang terbanyak diberitakan di media nasional dalam ajang The 1st Sumatra PR Indonesia Summit & Awards yang diselenggarakan oleh majalah PR Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan atas hasil penelusuran PR Indonesia bersama Isentia Indonesia sepanjang 2015 terhadap 12 media cetak nasional.

Pada 20 Desember 2018, Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana
Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI,
Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada November 2020, Mahyeldi selaku Wali Kota Padang mendapat penghargaan Best Government Officer dalam People of The Year 2020 yang diselenggarakan Metro TV.

Di bidang keuangan, Padang selama lima tahun berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah
(LKPD).

Sebelum kepemimpinan Mahyeldi, Padang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. (*)

(TribunTrends.com/Kompas.com)