Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilu 2024

PPP 'Nonjobkan' Sandiaga Gegara Tak Lolos ke Senayan, Pertama Kalinya Partai Kabah Gagal di Pemilu

Bappilu dibubarkan setelah PPP tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Editor: Sudirman
Ist
Sandiaga Uno. PPP resmi membubarkan Bappilu organisasi partai ka'bah dipimpin Sandiaga Uno. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sandiaga Uno kini nonjob di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jabatan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP dipimpin Sandiaga Uno resmi dibubarkan.

Bappilu dibubarkan setelah PPP tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Suara PPP secara nasional, adalah sebesar 5.878.777 atau 3,87 persen dari 84 daerah pemilihan.

Dari 11 kali mengikuti Pemilu, ini pertama kalinya PPP tak lolos ke Senayan.

Baca juga: Sosok Menantu Ratu Atut Lolos ke Senayan Gantikan Politisi PPP, Disebut Mirip Nathalie Holscher

PPP sejak dari tahun 1977 tak pernah absen menempatkan wakilnya duduk di DPR RI.

Namun, periode DPR RI 2024-2029, kemungkinan perwakilan PPP di Senayan absen.

PPP harus bisa mengupayakan tambahan suara sekitar 195.000 untuk bisa lolos ke DPR RI.

PPP akan mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara mengatakan, pihaknya sudah membubarkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) pimpinan Sandiaga Uno.

Amir menjelaskan pembubaran ini dilakukan karena tugas Bappilu untuk memenangkan PPP dalam Pemilu 2024 sudah berakhir pada 20 Maret.

"Tapi tadi malam dalam rapat harian pengurus PPP sudah menyatakan bahwa karena Bappilu selesai tugasnya sampai dengan tanggal 20 atau setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU," ujar Amir Uskara, Jumat (22/3/2024).

Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan pihaknya juga mengevaluasi mengenai perolehan suara PPP yang tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Di mana berdasarkan rekapitulasi KPU perolehan suara partai pimpinan Muhamad Mardiono itu hanya 3,87 persen, tidak mencapai ambang batas 4 persen.

"Saya kira itu (evaluasi) pasti bisa dilakukan," ungkap Amir.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved