Gerindra Ungkap Kriteria Parpol Bisa Diberi 5 Jatah Menteri Kabinet Prabowo, Golkar Tak Termasuk?

Ambisi Golkar untuk 'kuasai' kursi menteri disampaikan organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

MKGR berharap nantinya partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan kursi menteri lebih banyak.

Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara, mengklaim Golkar telah berjuang keras dalam pencalonan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran itu.

"Kita berharap ke depan kursi-kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat kursi yang lebih banyak," kata Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, pada Minggu (17/3/2024).

"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," sambungnya.

Sebab, menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan, yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespon soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang berharap partainya mendapatkan 5 jatah menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Kamhar sendiri mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo-Gibran berhak sampaikan aspirasi.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Namun kata Kamhar, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara terkait jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.

Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Kemudian, sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi, maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Gerindra: Jangankan 5, kalau Kerjanya Maksimal Bisa Lebih"