KPU Makassar Tegaskan Transport KPPS Rp100 Ribu hingga Rp150 Ribu
Saat ini, KPU RI melakukan revisi anggaran, sehingga dana kegiatan pelantikan dan bimtek tidak bisa dicairkan.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Abdi Goncing menanggapi viralnya keluhan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait uang transportasi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) yang tidak diberikan.
Dikonfirmasi Tribun Timur, Abdi Goncing menjelaskan uang transportasi tidak diberikan pada saat itu mengingat anggaran untuk kegiatan tersebut belum diterima KPU Makassar.
Saat ini, KPU RI melakukan revisi anggaran, sehingga dana kegiatan pelantikan dan bimtek tidak bisa dicairkan.
"Sementara ada revisi anggaran di KPU RI sehingga terkunci untuk pengajuan pencairan," ucapnya via telepon, Senin (29/1/2024).
Biaya transportasi tersebut akan diberikan setelah proses review dari KPU RI rampung 100 persen.
Besarannya sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan, antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.
Jika dikalkukasi dengan jumlah KPPS di Makassar, anggaran untuk transportasi bimtek ini berkisar Rp2, 8 miliar (formulasi Rp100 ribu/orang) hingga Rp4, 2 miliar (formulasi Rp150 ribu/orang)
Berbeda bagi KPPS yang berdomisili di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, nilainya berbeda dan mereka punya cost tersendiri sekira Rp300 lebih.
KPU Makassar sisa menunggu hasil review dari pusat, jika sudah diterima anggaran tersebut akan disalurkan ke masing-masing PPS untuk diberikan kepada KPPS.
Kendala pencairan anggaran kata Abdi Goncing tidak hanya terjadi di Makassar tetapi semua daerah di Indonesia.
Di Sulsel baru Kabupaten Gowa yang sudah melakukan pencairan anggaran transportasi pelantikan dan bimtek KPPS.
Abdi mengaku heran dengan viralnya keluhan KPPS tak diberi uang transportasi saat pelantikan dan bimtek.
Katanya, informasi terkait keterlambatan pemberian uang transportasi sudah disampaikan sebelumbya melalui PPS dan PPK.
Jadi PPK dan PPS sudah sampaikan ke masing-masing KPPS, bisa jadi KPPS tidak prhatikan informasinya," katanya.
Diketahui, KPU Makassar melantik 28.028 anggota KPPS di Hotel Claro Jl Ap Pettarani pada Kamis (25/1/2024) lalu.
Usai pelantikan mereka tak dibekali uang transportasi sehingga menimbulkan kegaduhan. (*)
| Curhat Haji Sultan Pemilik Rumah Terbakar Akibat Tawuran di Makassar, Telepon Tak Direspon Polisi |
|
|---|
| Baru Menjabat Sudah Diuji Lewat Kebakaran, Kisah Awal Dg Limpo Sebagai Ketua RT Balang Baru |
|
|---|
| Zona Merah di Jembatan Merah! Lurah Maccini Sombala Minta RT RW Turun Tangan Antisipasi Konflik |
|
|---|
| Wali Kota Makassar Munafri Hadir di Tengah Kerusuhan, Minta Satpol PP Bantu TNI-Polri Siaga |
|
|---|
| Tawuran Warga di Tallo Makassar, Munafri Arifuddin Tempatkan Brimob Hingga TNI di 4 Pos |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.