Dewas Ngaku Belum Terima Perintah Resmi Danny Pomanto untuk Evaluasi Direksi Perusda Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto kini menyasar Direksi Perusahaan Daerah (Perusda).

Diketahui, sebelumnya Danny Pomanto melakukan mutasi pejabat eselon II hingga IV lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Kini giliran Direksi Perusda Makassar.

Pada Jumat (22/12/2023) lalu, Danny mengaku telah mengeluarkan perintah kepada Dewan Pengawas (Dewas) masing-masing perusahaan daerah (perusda) untuk mengevaluasi.

Terkait hal tersebut, Dewas mengatakan belum menerima instruksi dari Wali Kota Danny Pomanto terkait evaluasi tersebut.

"Kalau itu (evaluasi) belum ada secara resmi (dari wali kota)," ucap Dewas Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Prof Aminuddin Ilmar kepada Tribun Timur, Minggu (7/1/2024).

Prof Ilmar mengakui, di berbagai kesempatan, Danny telah menyampaikan bahwa evaluasi direksi perlu dilakukan.

Itu bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan perusda, khususnya yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja direksi.

"Pentingnya evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja direksi guna menghasilkan laba perusahaan," katanya.

Kondisi Perusda yang sehat kata Prof Ilmar tentu akan memberikan kontribusi kepada pemerintah kota dalam hal setoran pendapatan.

Idealnya kata pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Hasanuddin Makassar ini, terobosan yang dilakukan oleh Perusda harus berdasar pada apa yang telah dituangkan kedalam Rencana Bisnis (Bisnis Plan).

Terkhusus PDAM, ada empat program prioritas utama yang telah disusun.

Antara lain meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dengan target 75 persen.

Kemudian peningkatan pendapatan melalui pengelolaan yang efisien dan efektif.

Selanjutnya mengatasi angka kehilangan air (NRW) di bawah 45 persen.

Serta menjaga aset, terutama aset yang berkenaan dengan pengelolaan air.

"Program prioritas diatas sesuai arahan wali kota," ujarnya.

Danny Pomanto Minta Dewas Evaluasi Kinerja Direksi Perusda

Diberitakan sebelumnya, evaluasi di tataran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera dilakukan. 

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan seluruh direksi Perusda perlu dievaluasi kinerjanya untuk mengukur keberhasilan mereka selama menjabat. 

"Saya sudah minta dewan pengawas mengevaluasi," ucap Danny Pomanto saat diwawancara di Kantor PDAM Makassar Jl Ratulangi, Jumat (22/12/2023) lalu. 

Danny menilai, banyak masalah di tubuh direksi, karenanya evaluasi performa sangat penting dilakukan. 

Beberapa perusda yang dianggap punya banyak masalah seperti Rumah Potong Hewan dan Perumda Pasar Makassar Raya. 

Apalagi, kisruh terkait pengelolaan Pasar Butung belum berhasil dituntaskan oleh PD Pasar. 

"Misalnya RPH, aturannya coba disesuaikan supaya bisa kerjasama. BPR sudah menyetor (dividen), PD Pasar bergelut dengan masalah dan memproduksi masalah baru," ungkapnya. 

Sementara PDAM, kata Danny sudah banyak kemajuan karena telah melunasi utang warisan pendahulu.

Juga menyetor deviden dengan nilai paling tinggi dari Perusda lainnya. 

Ditambah lagi, PDAM telah membantu menyediakan air bersih saat bencana kekeringan melanda Kota Makassar belum lama ini. 

Hanya saja, nasib mereka tetap ditentukan oleh Dewas pada saat evaluasi performa. 

"Saya sudah minta dewas mengevaluasi seluruh BUMD, termasuk PDAM.  Kalau dewas merekomendasikan pergantian kita ganti," tegasnya. 

*Tiga Perusda Tak Setor Dividen

Tiga perusahaan daerah (Perusda) Kota Makassar belum menyetor dividen kepada Pemerintah Kota Makassar menjelang akhir tahun.

Ketiga Perusda tersebut antara lain Perumda Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, dan PD Rumah Potong Hewan (RPH)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan mengatakan, hanya tiga Perusda yang menyetor dividen hingga 10 November 2023.

Ketiganya yaitu PD Parkir Makassar Raya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PDAM Makassar.

"Yang melampaui target itu PD Parkir, kalau PDAM sesuai target dividen" kata Dakhlan, Jumat (1/12/2023).

Dakhlan menyampaikan setoran dividen untuk PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp540 juta, BPR Rp105 juta, dan PDAM Rp9,2 miliar.

Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp9,84 miliar. Itu merupakan dividen tahun anggaran 2022 yang disetorkan di 2023.

"Itu berdasarkan data per 10 November 2023. Di luar itu belum menyetor," ujarnya.

Sedangkan yang belum menyetor dividen hingga saat ini yaitu PD Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, dan PD RPH.

Padahal perusda memiliki kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga setoran dividen cukup diharapkan.

Menurut Dakhlan, perusda yang tidak menyetor dividen biasanya mengalami kerugian. (*)