Wanti-wanti Kecurangan Pemilu, Perindo Sulsel Bentuk Badan Saksi Amankan Suara di TPS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Perindo Sulsel menunjukkan tekad kuat untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Mereka kini giat membentuk badan saksi guna memastikan keamanan dan keabsahan suara pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Langkah ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil.

Pengurus Partai Perindo Sulsel sekaligus calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Sulsel I, Rahmansyah mengungkapkan, partainya sementara ini dalam proses penguatan dan perekrutan saksi.

Para badan saksi yang ikuti bimbingan teknis (bimtek) dibekali mengenai mekanisme, tugas dan kewajiban mereka saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Kegiatan hari ini khusus dilakukan pada wilayah Dapil Sulsel 1 DPR RI, wilayah Dapil 2 Makassar, dan untuk DPRD Provinsi Sulsel Dapil Makassar A," kata Rahmansyah usai di hadiri bimtek saksi.

Bimtek saksi TPS ini berlangsung di posko pemenangan Caleg DPRD Makassar, Saiman Sutanto, Jl Nusantara, Makassar, Rabu, (3/1/2024).

Baca juga: Elektabilitas Capres Anies Baswedan Versi Indikator Politik Cenderung Turun di Januari-Desember 2023

Mantan Anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019 ini melanjutkan, khusus untuk wilayah Dapil DPRD kota Makassar, badan saksi yang dihadirkan 80 persen.

Saksi TPS tersebut bahkan sudah terinput masuk pada sistem aplikasi rekruiter Saksi Perindo.

"Kita berharap dari kegiatan ini membawa manfaat bagi partai menghadapi Pemilu 14 Februari 2024," 

Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, jumlah tempat pemungutan suara yang tersebar di 24 kabupaten/kota, yakni sebanyak 26.375 titik.

Rahmansyah mencatatkan, masing-masing satu orang saksi yang akan ditugaskan mengawal perhitungan suara di TPS nantinya.

Sementara, tiap calon legislatif juga mempersiapkan badan saksi di luar dari badan saksi yang dibentuk Perindo.

"Saksi yang disiapkan oleh Partai Perindo hanya satu, tetapi dari caleg juga ada. Kemudian karena ada sistem kerjanya juga bahwa satu saksi itu menggarap pemilih yang namanya PDS (Pemilih Digarap Saksi) itu yang kita inputkan pada mereka untuk dia secara sungguh-sungguh melakukan aktivitas dan kegiatan ini," tandasnya.

Ia menegaskan, Perindo di pemilu kali ini optimis mengamankan minimal satu kursi DPR RI di tiap dapil.

Kemudian untuk DPRD Sulsel, jumlah kursi yang ditargetkan sebanyak 11 kursi.

Artinya dari 11 daerah pemilihan (Dapil), masing-masing terisisi satu kursi.

Terpisah, Saiman Sutanto mencatatkan bahwa khusus di Dapil 2 Makassar, Perindo memiliki sebanyak 782 saksi. 

Para saksi disiapkan oleh partai telah memenuhi syarat sebagai garda terdepan pencari dan pengawal suara di TPS.

"Jadi pada hari ini kita melakukan bimtek pertama badan saksi. Jadi Dapil Makassar 2 itu kami siapkan 782 badan saksi, setiap tps nanti ada badan saksi dari Perindo," kata Saiman Sutanto.

Lebih lanjut, Saiman Sutanto menyebutkan semua caleg Perindo di Dapil Makassar 2 sama-sama berkolaborasi untuk merekrut badan saksi.

Setiap badan saksi sebelumnya diseleksi melalui tahapan verifikasi dan disetujui langsung oleh DPP Perindo.

"Sehingga sekarang pasca penetapan saksi, mereka semua dilatih hari ini," ujarnya.

Saiman Sutanto diketahui merupakan Caleg Dapil 2 Makassar yang menempati nomor urut 1. 

Ia percaya diri pada kontestasi politik kali ini, dirinya bisa menyumbangkan satu kursi untuk Partai Perindo.

"Saya kalau melihat kerja dari tim 10 caleg Perindo di Dapil Makassar 2, kami optimis bisa meraih 10 ribu suara. Kalau saya pribadi sendiri bisa menyumbangkan 5000 suara," tandasnya.

Wanti-wanti Kecurangan Pemilu 2024, Taufan Pawe Minta Kader Golkar Jaga Ketat TPS

Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe mewanti-wanti kerawanan saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang.

Kerawanan itu terkait potensi terjadinya kecurangan saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS.

Untuk itu, mantan Wali Kota Parepare itu beserta jajarannya turun langsung memberikan Training of Trainer (TOT) atau pelatihan kepada para kader.

Kegiatan ini digelar di Asrama Haji Sudiang, Sabtu - Minggu, 2 - 3 Desember 2023 ini mencakup soal Instruktur Bimtek Saksi TPS, BSN-PG, KPPG, dan Bimtek Sengketa Hasil Pemilu 2024 kabupaten/kota se-Sulsel.

Taufan Pawe mengatakan, agenda ini merupakan pertemuan harga diri Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024. 

Sehingga, dirinya meminta kader yang mengikuti pelatihan untuk bersungguh-sungguh menyerap seluruh materi yang diberikan.

Dalam TOT ini, kader partai berlambang pohon beringin diminta tidak hanya fokus pada persoalan TPS. 

Namun, fokus juga pada hasil sengketa pemilu itu sendiri.

"Kita jangan fokus pada persoalan hasil-hasil TPS, tetapi hasil sengketa pemilu itu sendiri," kata Taufan Pawe.

"Sehingga kita harus cermati, untuk menghadapi sengketa pemilihan kita harus menguasai dan menoropong seluruh peraturan KPU," tambahnya.

Di samping itu, Caleg DPR RI Dapil II nomor 4 ini menginginkan agar caleg-caleg Golkar dalam bekerja tidak saling mengambil suara. 

Dirinya meminta caleg yang memiliki dapil yang sama untuk duduk bersama demi kemenangan Partai Golkar.

"Jangan jeruk makan jeruk. Kita bicarakan road map dalam meraih kemenangan. Kalau di dapil itu sudah ada incumbent satu, kita berpikir bagaimana bisa menjadi dua, ataukah ada dapil baru, ayo kita isi disitu," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel melakukan pemetaan tingkat kerawanan pada Pemilu 2024 di 24 kabupaten/kota.

Hal itu dipaparkan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) menakar potensi kerawanan Pemilu 2024.

Diskusi ini berlangsung di Baruga Adhyaksa Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jl Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (30/11/2023).

Dalam kesempatannya, Mardiana memaparkan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari level rendah, sedang, dan tinggi.

Dari 24 kabupaten/kota yang dipaparkan Mardiana Rusli, ada tiga wilayah masuk kategori tingkat kerawanannya tinggi.

Antara lain, Kota Parepare dengan skor 54,69, Kabupaten Bulukumba skor 63, dan Jeneponto 49,38.

Adapun instrumen penilaiannya dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Diketahui IKP merupakan sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Di tahun ini ada Kabupaten Bulukumba dengan skor 63, Parepare 54,69, dan Jeneponto 49,38. Aspek ini juga instrumen penilaiannya secara grafis langsung dari Bawaslu RI," kata Mardiana Rusli.

Menurutnya, Kota Parepare memiliki grafik politik penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang salah satunya terjadi di Kota Palopo.

"(Sementara) Jeneponto, ada kasus politik di mana ada gugatan melalui pelanggaran administrasi terhadap produk KPU yang diajukan oleh salah satu parpol tertentu terkait tidak memenuhi syarat dalam daftar calon tetap," bebernya. (*)