Lagi! Lurah di Makassar Terancam Dievaluasi Gegara Tak Belanjakan Dana Kelurahan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Beberapa lurah di Kota Makassar enggan membelanjakan dana kelurahan (dakel) yang telah dialokasikan tahun ini. 

Hal itu menjadi atensi sebab kegiatan fisik yang harusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tidak dijalankan oleh lurah. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengungkap, lurah di Kecamatan Bontoala salah satu wilayah paling banyak tidak menjalankan dana kelurahan. 

Pihaknya kecewa dengan lurah-lurah tersebut yang seolah 'menolak' membelanjakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. 

"Ini yang cukup mengejutkan karena ada beberapa kelurahan menolak, alasannya macam-macam padahal dakel ini  dibentuk oleh pusat disalurkan melalui dana DAU dan diharapkan memberi dampak langsung untuk ekonomi," ucap Helmy Budiman di Kantor Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Rabu (20/12/2023). 

Padahal, skema dakel cukup mudah,  berpedoman pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

Informasi yang diterima kata Helmy, banyak dari mereka yang takut membelanjakan dakel. 

Hanya saja menurutnya alasan itu tak rasional, Helmy menilai para lurah bersangkutan terlalu banyak alasan. 

"Tentu pemkot kecewa dengan lurah yang menolak dakel, konsekuensinya tidak ada secara hukum tapi apa yang kita janjikan ke rakyat lewat musrenbang itu tidak kita realisasikan, otomatis tahun depan kita tidak mungkin jalankan kegiatan baru karena yang ini saja belum dikerjakan," kesannya. 

Untuk itu, Helmy akan melaporkan kinerja para lurah itu ke Wali Kota Makassar Danny Pomanto, utamanya yang tidak menjalankan dakel fisik 

Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dan penilaian pimpinan saat melakukan evaluasi lurah. 

Dikonfirmasi terpisah, Plt Camat Bontoala, Aswin Harun membenarkan hal tersebut. 

Ia mengaku lurah-lurah di Bontoala tidak menjalankan dana kelurahan untuk pembangunan fisik. 

Hal itu bermula saat terjadi kesalahan penginputan rekening, setelahnya mereka sudah tidak lagi melakukan upaya perbaikan. 

"Ada kekeliruan pada saat pelaksanaan atau penginputan rekening. Salah rekening sehingga pada saat mau pelaksanaan pembangunan fisik tidak bisa," jelas Aswin.