APBD 2024 Makassar Diproyeksi Rp5,6 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembahasan APBD Pokok 2024 Kota Makassar tengah berjalan.

Tahapannya memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, APBD Makassar 2024 diproyeksi mencapai Rp5,6 miliar.

PAD Pemkot Makassar 2024 diproyeksi hingga Rp1,6 triliun.

Dengan besaran target PAD sebesar Rp1,6 triliun, Pemkot rencananya akan menaikkan insentif Pj RT/RW.

Insentif RT/RW diusulkan naik, dari Rp1 juta menjadi Rp1,2 juta. Atau ada kenaikan Rp200 ribu. 

Jika insentif RT/RW dinaikkan sebesar Rp200 ribu per orang, Pemkot Makassar harus menyiapkan anggaran tambahan Rp1,4 miliar. 

Lebih jauh dikemukakan, sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih akan menjadi fokus yang akan dilaksanakan Pemkot Makassar tahun depan. 

"Porsi anggaran yang akan disiapkan Pemkot Makassar untuk infrastruktur sekitar 33 persen dari total APBD 2024. Kalau jadi, dan disetujui oleh DPRD, alokasi anggaran yang disiapkan untuk Dinas Pekerjaan Umum akan mengalami kenaikan dari Rp800 miliar tahun ini, menjadi Rp1 triliun lebih di tahun mendatang," ungkap Helmy. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh Dakhlan menjelaskan pembahasan draft APBD sementara berlangsung di Badan Anggaran (Banggar). 

Sesuai dengan instruksi Wali Kota Makassar dan mengacu pada visi misi serta RPJMD Kota Makassar, program prioritas tahun depan masih fokus pada pendidikan, kesehatan, serta insfratruktur Kota Makassar. 

Dia mengatakan, tiga sektor tersebut akan menggunakan porsi APBD yang cukup besar. 

Untuk itu, akan dilakukan penyesuaian terhadap belanja rutin yang dianggap bisa diefisiensikan. 

Dakhlan mengatakan, kendati Pemkot Makassar sudah punya proyeksi terhadap APBD 2024, namun pembahasan yang berlangsung di DPRD masih dinamis. Masih bisa berubah dan bergerak terus. 

"Saya bilang, inikan masih bergerak terus, masih dinamis itu di DPRD belum bisa kita ambil suatu kesimpulan karena masih bergerak terus," tutupnya. (*)