Gempa Bumi 6.3 Guncang Kupang, Dua Kali Gempa Susulan, Kantor Pemerintahan Rusak

TRIBUN-TIMUR.COM - Gempa bumi berkekuatan magnitude 6,3 guncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Kamis (2/11/2023).

Gempa bumi yang terjadi pukul 05.04 Wita tersebut mengakibatkan kerusakan kantor pemerintahan.

Informasi sebelumnya, gempa dilaporkan berkekuatan M 6,6 dan data telah dimutakhirkan menjadi M 6,3.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono menjelaskan, episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,26° Lintang Selatan (LS) 123,72° Bujur Timur (BT).

"Atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 15 Km arah Tenggara Kupang Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 25 km," katanya, dikutip dari video yang diunggah Instagram @stageofkupang.

Margiono melanjutkan, gempa turut dirasakan di wilayah Kupang dengan intensitas VI MMI (satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi).

Kemudian di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan skala intensitas IV-V MMI, Kabupaten Rote-Kabupaten Sumba Timur dengan skala intensitas III MMI, dan Kabupaten Alor dengan skala intensitas II MMI.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Sedangkan untuk jenisnya, gempa kali ini adalah kerak dangkal (shallow crutal earthquake) dipicu aktivitas sesar aktif.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault)," lanjut Margiono.

Margiono menambahkan, sudah terjadi dua gempa susulan terhitung sejak 07.00 Wita.

Gempa pertama terjadi pada 05.28 Wita dengan magnitude 3,5 dan gempa kedua pada 06.03 Wita magnitude 3,4.

Stasiun Geofisika Kupang mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," ujar Margiono.

Kantor pemerintahan rusak