Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sulsel Masuk 10 Besar Daerah Rawan Netralitas ASN saat Pemilu, Bawaslu Siapkan Strategi Jitu

Banyaknya ASN yang tidak netral selama pemilihan umum (Pemilu) membuat Bawaslu Sulsel harus mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
Anggota Bawaslu Kordiv Pencegahan dan Parmas, Saiful Jihad mengatakan, beberapa waktu terakhir Bawaslu Sulsel sudah berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk dalam 10 besar dengan tingkat kerawanan tertinggi netralitas ASN.

Banyaknya ASN yang tidak netral selama pemilihan umum (Pemilu) membuat Bawaslu Sulsel harus mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Anggota Bawaslu Kordiv Pencegahan dan Parmas, Saiful Jihad mengatakan, beberapa waktu terakhir Bawaslu Sulsel sudah berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel.

"Untuk menginformasikan itu, agar untuk menjaga netralitas, karena kami ada batasan juga," katanya saat dihubungi, Jumat (21/9/23).

Adapun jika terdapat pelanggaran nantinya, hal ini akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang nantinya akan memberikan sanksi terkait.

"Kami di Bawaslu jika ada temuan atau laporan hanya memproses mengumpulkan data lalu mengklarifikasi lalu hasilnya kami kirim ke KASN,"ungkap Saiful.

Saiful menjelaskan, setelah dilaporkan ke KASN maka KASN akan merekomendasikan hal tersebut ke pihak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Untuk menjatuhkan sanksi yang akan diterima oleh para pelanggar nantinya.

"Pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati, Walikota, atau Gubernur," jelasnya.

Lanjutnya, hal yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dimulai dari tingkat Bawaslu RI, yang dimana berkoordinasi dengan semua lembaga terkait.

"Sehingga lahirlah MoU antara Kemendagri, Kemenpan RB, KASN, BKN, dengan Bawaslu," sebutnya.

"Harapannya adalah ketika ada yang tidak netral itu kemudian proses penindakannya itu terintergrasi, sehingga KASN juga tau, BKN juga tau sehingga kemudian tidak terjadi masalah," sambungnya.

Menurut Saiful, ketidak netralan ASN didasarkan karena dua hal, mulai dari ingin mempertahankan jabatan hingga hubungan kekeluargaan.

"Itu berarti bahawa elit ASN ini yang memang kemudian harus di ingatkan untuk disadarkan," ujarnya.

"Ketidak netralan itu bisa saja ada pejabat yang ingin mempertahankan jabatannya atau mendapat jabatan untuk mendukung calon yang di anggap menang misalnya," kata dia.

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved