Cek Jurusanmu! Ini 15 Jurusan Paling Dibutuhkan CPNS 2023 Mahkamah Agung

TRIBUN-TIMUR.COM - Kamu lulusan S1 dan ingin mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023?

Kabar baik, Mahkamah Agung atau MA membuka formasi untuk Lulusan S1.

Diketahui,pendaftaran CPNS 2023 diundur.

Pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka 20 September. 

Jadwal ini mundur dari tanggal sebelumnya yakni 17 September 2023.

Salah satu instansi yang membuka rekrutmen CPNS 2023 yakni Mahkamah Agung.

Baca juga: Login https://sscasn.bkn.go.id/ - Jadwal Terbaru CPNS 2023 dan PPPK 2023

Ada 1.669 formasi yang dibuka untuk dua jabatan yakni Ahli Pertama - Pranata Peradilan dan Analis Perkara Peradilan.

Kabar baiknya, banyak jurusan S1 yang dicari oleh MA.

Para mahasiswa lulusan S1 baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tertarik menjadi CPNS, bisa mendaftar ke MA karena kuotanya cukup besar.

Sementara ada 15 jurusan yang dibutuhkan oleh MA pada CPNS 2023.

Namun seluruh jurusan ini merupakan jurusan di bidang hukum.

Jadi para sarjana hukum, bisa cek mana saja jurusan atau peminatan yang sesuai dengan kamu.

Cek informasinya di bawah ini dilansir Kompas.com dari Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

15 jurusan paling dibutuhkan CPNS Mahkamah Agung

1. Ilmu Hukum

2. Hukum Islam

3. Syari’ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ Siyasah Syari’ah/ Muamalah)

4. Hukum 

5. Hukum Bisnis

6. Hukum Dan Kewarganegaraan

7. Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan

8. Hukum Kebijakan Publik

9. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

10. Hukum Keperdataan

11. Hukum Otonomi Daerah

12. Hukum Pidana Ekonomi

13. Hukum Syari’ah

14. Syari’ah

15. Muamalat Jinayat

Persyaratan CPNS Mahkamah Agung 2023

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

Baca juga: Mau Jadi ASN Kemenkeu? Lulusan 8 Jurusan Ini Banyak Dibutuhkan

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

9. Bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya di seluruh Indonesia

10. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya

11. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00

Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00

12. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

Selengkapnya klik https://www.mahkamahagung.go.id/media/11829