PKB Sulsel 'Instruksikan' Caleg Pasang Foto Amin

MAKASSAR,TRIBUN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel), tancap gas untuk memenangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada kontestasi Pilpres 2024 di Provinsi Sulsel.

Dimulai dengan menginstruksikan semua calon anggota legislatif (caleg) PKB tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memasang foto Anies Baswedan-Cak Imin di alat peraga kampanye (APB) masing-masing caleg.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, yang menghadiri deklarasi pasangan ini di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/23), mengungkapkan aura positif terlihat di pasangan berakronim ‘Amin’ ini.
Saat dihubungi Minggu (3/9/23), Azhar Arsyad, mengaku dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar.

Menurutnya, PKB Sulsel segera bergerak cepat menyusun program-program kerja untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Sulsel.

"PKB menyambut baik paket Anies-Cak Imin dan sudah menginstuksikan semua APK sudah memasang foto-fotonya," ungkap Azhar.

Azhar menilai, partai pengusung Anies-Cak Imin, yaitu PKB, Nasdem dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sangat solid.

"Saya optimis bisa memenangkan paket ini bersama partai-partai koalisi, relawan, simpatisan, dan seluruh masyarakat Sulsel," ungkap anggota DPRD Sulsel ini.

Demi memenangkan Anies-Cak Imin, PKB Sulsel mulai menyusun rencana aksi yang melibatkan masyarakat luas untuk merebut kemenangan di Sulawesi Selatan.

Saat ini PKB mulai intens konsolidasi untuk persiapan jalan santai Anies Baswedan di Makassar pada 24 September 2023.

Partai Demokrat

Setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena merasa dikhianati oleh Nasdem yang memilih Cak Imin sebagai pasangan Anies Baswedan, Partai Demokrat kini berdiri sendiri tanpa koalisi.

Poros koalisi keempat pun berpotensi terjadi. Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe mengaku bahwa Partai Demokrat kini tengah bebas tanpa ikatan apapun. Sehingga, partai berlambang bintang mercy itu leluasa untuk menentukan arah politik pada Pemilu 2024 mendatang, khususnya pilpres.

Baca juga: SAH! Anies-Cak Imin, Ketua Bappilu Nasdem Sulsel Instruksikan Caleg Gercep Sosialisasi

"Kami akan komunikasi dengan parpol lain untuk melihat peluang paling mungkin untuk berkoalisi. Bisa saja kami bikin koalisi baru atau merapat ke koalisi yang ada," kata Ni'matullah Erbe, Minggu (3/9/2023).

Saat ditanya soal komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ni'matullah mengaku bahwa sampai saat ini belum ada yang intens.

Apalagi, PKS menyatakan sikap tetap tegak lurus untuk mendukung Anies Baswedan.

"Terakhir kan PKS setia ikut sama Anies. Tetapi belum tahu nanti, komunikasi juga belum intens," tandasnya.

Pengamat Politik Unhas, Dr Adi Suryadi Culla, menilai potensi poros koalisi baru terbuka lebar.

Terlebih, jika PKS, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama-sama gabung koalisi.

"Karena tanpa PPP, PDIP bisa mengusung capres sendiri. Begitupun dengan Nasdem dan PKB itu sudah memenuhi syarat tanpa PKS," katanya.

Secara rasional, politik itu dinilai tidak berjalan linear, sangat dinamis dan kapan pun bisa memungkinkan berubah.

Terbukti, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sebelumnya dibentuk Golkar, PAN, dan PPP kini sudah bubar.

Sementara, PKB yang sebelumnya berlabuh di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) juga sudah hengkang.

"Peristiwa ini pun muncul di Demokrat yang secara politik menunjukkan kekecewaan kepada Nasdem, Demokrat juga mencabut mencabut diri," ujar Adi Suryadi.

Dia menilai bahwa poros koalisi capres saat ini masih memungkinkan bakal bertambah.

"Artinya komposisi empat pasangan capres-cawapres masih bisa terjadi, tetapi kemungkinan menjadi tiga itu jauh lebih terbuka," terangnya.

Terpisah, pengamat politik Unhas, Sukri Tamma, menilai pada dasarnya koalisi terbentuk karena ingin menang.

Sehingga, jika potensi kemenangan berpeluang lewat koalisi baru, maka Demokrat bisa membuat poros baru.

Kondisi ini memberikan warning kepada partai politik, bahwa hitungan mereka tidak berhenti pada syarat meloloskan calon kandidatnya pada 14 Februari.

Namun juga harus mulai berhitung untuk putaran kedua.

"Jika ada tiga poros atau bahkan empat, maka pasti masuk dua putaran," katanya.

Dalam konteks Partai Demokrat, jika mereka masih ingin tetap bertarung, maka dua pilihan itu jalannya.

Yakni, bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk atau membentuk poros koalisi baru.

Jika bergabung ke koalisi, maka bakal melihat lagi seperti apa untung ruginya.

"Jika Partai Demokrat bergabung bersama PDI Perjuangan, mungkin bisa saja. Apalagi AHY sempat masuk radar PDIP sebagai pendamping Ganjar," kata Sukri Tamma.

"Tetapi perlu dilihat juga hubungan SBY dan Megawati. Khususnya Megawati, apakah sudah menerima kondisi lalu atau bagaimana," tambahnya.

Sementara kalau ingin bergabung dengan kubu koalisi bentukan Prabowo Subianto, tentu konsekuensi yang harus di terima Demokrat adalah tidak muluk-muluk cawapres.

Sebab, Prabowo sendiri telah santer dikaitkan bakal menggandeng anak Presiden Jokowi, yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.

Namun jika ingin membangun poros baru, Partai Demokrat masih punya sejumlah peluang.

Termasuk mengajak PKS dan PPP, yang sampai saat ini dinilai cukup longgar.

"Bisa saja mengajak PKS dan PPP, meski hasil muktamar PPP menyatakan bergabung dengan PDIP, tetapi sangat longgar. Kalau Demokrat gabung dengan PPP, di situ ada AHY dan Sandiaga Uno yang layak disandingkan," katanya.

Jalan Santai

Pascadeklarasi dengan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dijadwalkan melakukan safari politik di sejumlah daerah di Sulsel.

Kunjungan itu dilakukan selama tiga hari, 22-24 September 2023.

"Insya Allah 22-24 September 2023, Anies Baswedan akan mengunjungi wilayah Luwu Raya dan Ajatappareng serta Kota Makassar," ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Minggu (3/9/2023).

Dia menjelaskan, di Makassar Anies akan hadiri jalan santai bersama relawan dan partai pengusung yang akan dihadiri 500 ribu peserta.

Menurut Ramli Rahim, rencana kedatangan Anies di Sulsel ini masih tahap finalisasi.

Dia mengaku telah bertemu langsung Anies Baswedan di Surabaya.

Ramli Rahim juga telah membicarakan rencana tersebut dengan tim Sekretariat ABW di Jakarta.

Di Luwu Raya, kata Ramli, kegiatan akan dipusatkan di Kota Palopo dan Belopa.

Sementara di Ajatappareng, kegiatan akan dilaksanakan di Sidrap, Pinrang, Parepare dan Barru.

Cak Imin Bakal Diperiksa KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus rasuah pengadaan sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012.

Pada saat itu, Cak Imin atau Gus Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Kata Asep, setiap pejabat di Kemnaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan, kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/23).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Yaitu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia dan Reyna Usman. Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemnaker, Reyna Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB.

Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Reyna sempat menjabat Wakil Ketua DPW Bali.

Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp20 miliar.

KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.

Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

"Nanti ya ini (dugaan kerugian negara) kan sedang kita mintakan kepada yang pihak men-declare berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada berapa nilai kontraknya," ungkap Asep.

Dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan Cak Imin, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan meyakini koalisinya dengan PKB dan Cak Imin sebagai pasangannya akan berjalan lancar tanpa hambatan apapun.

"Insha Allah makin solid dan ikhtiar perubahan makin kuat," kata Anies.

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie menyebut KPK terlalu mengada-ada.

Ia juga menyebut KPK saat ini sudah menjadi alat politik.
"KPK ini mengada-ada, KPK ini penegak hukum atau alat politik?," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Choi ini juga meminta KPK agar serius dalam upayanya melakukan penegakan hukum dan jangan bermain-main.

"Sekarang tiba-tiba muncul begitu. KPK jangan main-mainlah," ujar Gus Choi.(Tribun Network/ham/kps/mam/wly)

HL TRIBUN TIMUR 4 SEPTEMBER 2023. (*)