Bocoran Kantor Staf Kepresidenan, Bahtiar Putra Bone Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bocoran terbaru calon Penjabat Gubernur Sulsel pengganti Andi Sudirman Sulaiman.

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, memberi update terbaru bocoran calon Pj Gubernur Sulsel.

Dalam daftar yang beredar, nama Bahtiar dikabarkan ditunjuk jadi calon Pj Gubernur Sulsel.

"Salam dan doa abang juru bicara kantor staf Presiden RI, Bahtiar Dirjen Pj Gubernur Sulsel," kata Ali Mochtar kepada wartawan, Jumat (1/8/2023).

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, penunjukan Bahtiar itu melalui rapat tim penilain akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi pada Kamis (31/8/2023) kemarin.

Saat ini Bahtiar menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun kursi Gubernur Sulsel akan lowong pada 5 September 2023, 4 hari mendatang.

Andi Sudirman Sulaiman akan turun takhta dari kursi 01 Sulsel pada 4 September 2023.

Nama Bahtiar bersama 9 calon lainnya telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Penjabat Gubernur.

Di antaranya, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumut Hasanudin, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalbar Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin.

Dijelaskan Ali Mochtar Ngabalin bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghadap ke Jokowi di Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.30 Wita tadi.

Mantan Kapolri itu melaporkan ke Jokowi terkait usulan nama-nama Pj Gubernur masa sisa 2023/2024.

Setelah resmi peninjukan nama Pj Gubernur, maka dalam waktu dekat pelantikan oleh Kemendagri. 

Dan akan dilaksanakan dengan serah terima jabatan di provinsi masing-masing.

"Setelah penenunjukan nama, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Gubernur ke Pj Gubenur," tandanya.

Profil Bahtiar

Bahtiar, pria kelahiran 16 Januari 1973.

Ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992.

Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.

Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan.

Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.

Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa san Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa. 

Di sini, Bahtiar adalah sedikit birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018. 

Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Namanya cukup disegani dari kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM sampai aktivis budaya. 

Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Pengalaman Bahtiar semakin lengkap. Pengalamannya menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau, membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagi pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halaman.

Riwayat Pendidikan

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 - 1992)

2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)

3. Insititut Ilmu Pemerintahan (2000)

4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)

5. Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).

Riwajat Jabatan

1. Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)

2. Kabag Perundang -Undangan, Setditjen Polp um (2015)

3. Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

4. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

5. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Neger i (2018)

6. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019)

7. PJs. Gubernur Kepulauan Riau ( 2020)

8. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020 - Sekarang)

Pengalaman Kerja

1. Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013)

2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015)

3. Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017)

4. Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021)

5. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022)

6. Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).

7 . Tim Penyusun UU No. 14 Tahun 20 22 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

8 . Tim Penyusun UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

9 . Tim Penyusun UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

10. Tim Penyusun UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

11. Tim Penyusun Perppu No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No . 7 Tahunn 2017 tentang Pemilu

12. Tim Penyusun Peraturan KPU terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024

13. Tim Penyusun Peraturan Bawaslu terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024

14. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang Penanganan Konflik Sosial

15. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang tentang Pengawasan Ormas

16. Tim Pembina Tingkat Nasional Forum Pembauran Kebangsaan

17. Tim PembinaTingkat Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama

18. Anggota Gugus tugas Revolusi Mental Tingkat Nasional untuk Indonesia Bersatu

Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2021-2026

2. Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti 2022 -2027.

3. Anggota dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS)

4. Wakil Ketua Umum I Asosiasli Analis Kebijakan Indonesia (AAK I) Masa Kepengurusan 2023 -2028.