Profil Muhammad Lutfi Wali Kota Bima Politikus Partai Golkar Jadi Tersangka, Baru-baru Digeledah KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan langkah penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, salah satu ruangan yang menjadi fokus tim penyidik KPK adalah ruang kerja yang digunakan oleh Wali Kota Bima, yaitu Muhammad Lutfi.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini (29/8) ada tim KPK di Kota Bima," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi mengenai penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, Selasa (29/8/2023).

Akan tetapi, Ali urung mengungkap maksud penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima dimaksud.

Dia hanya mengatakan sedang mengumumkan bukti terkait dugaan korupsi di Pemkot Bima.

"Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum," katanya.

"Pada saatnya kami pastikan disampaikan perkembangannya," ujar Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK saat ini sedang membuka penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima.

Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka.

Hanya saja, komisi antikorupsi belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Pemkot Bima tersebut.

Berikut ini profil Muhammad Lutfi, Wali Kota Bima yang kantornya kini digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/8/2023).

Salah satu ruangan yang turut digeledah adalah ruang kerja Wali Kota Bima.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini (29/8) ada tim KPK di Kota Bima," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi, Selasa (29/8/2023).

Namun, hingga berita ini ditulis belum ada informasi mengenai maksud penggeledahan maupun kasus yang didalami termasuk para tersangkanya.

Ali Fikri hanya mengatakan penggeledahan itu merupakan upaya pengumpulan bukti. 

"Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum. Pada saatnya kami pastikan disampaikan perkembangannya," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK saat ini sedang membuka penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima.

Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka.

Hanya saja, komisi antikorupsi belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Pemkot Bima tersebut.

Profil Wali Kota Bima, Politikus Partai Golkar

Muhammad Lutfi merupakan Wali Kota Bima periode 2018-2023.

Dikutip dari laman resmi Pemkot Bima, ia maju sebagai Wali Kota Bima dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Feri Sofiyan.

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi

Muhammad Lutfi merupakan politikus yang berasal dari Partai Golkar.

Sebelum menjadi Wali Kota, Muhammad Lutfi merupakan anggota DPR RI dua periode dari Dapil NTB.

Ia pernah duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, penanggulangan bencana, KPAI, Baznas dan pemberdayaan perempuan.

Muhammad Lutfi lahir di Bima pada 15 Agustus 1971.

Meski lahir di Bima, masa kecil dan pendidikannya ia habiskan di Jakarta. 

Lulus dari SD Rawa Badak 03 Pagi Jakarta Utara, ia kemudian bersekolah di SMPN 30 Jakarta Utara dan sekolah SMA di SMA Pergunas. 

Setelah itu, ia menempuh pendidikan di Akademi Bank Indonesia tahun 1992-1995. Ia pun menempuh program extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1996 – 1999. Terakhir, di STIE Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta pada tahun 2000 - 2008.

Sejak muda, Muhammad Lutfi akhir di organisasi dan dunia usaha. 

Ia pernah menjadi anggota AMPI periode 2005 hingga 2010.

Saat menjadi mahasiswa, ia pun telah menekuni organisasi dan menduduki posisi Ketua Komisariat PMII Aba Abi pada tahun 1994

Latar belakang keluarga yang agamais mendorongnya ikut serta dalam ormas Islam.

Ia adalah tokoh kepemudaan berbasis Nadlatul Ulama.

Pada tahun 2012 ia tergabung dalam PP GP Ansor, serta menjadi Sekretaris Badan Wakaf PBNU selama tahun 2010 hingga 2015.

Terdorong keinginan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, ia bergabung dengan partai politik Golkar dan menjadi anggota DPP Partai Golkar sejak tahun 2003 hingga sekarang.

Di dunia usaha, Muhamad Lutfi pernah menjadi Pimpinan Perusahaan Opini Indonesia (Pers) pada 1999 hingga 2008.

Tahun 2002 hingga 2004 ia menjadi Direktur PT. Messindo Persada Lift.

Pada periode yang sama, ia pun menjabat sebagai Komisaris PT. Rahma Timador, posisi yang dijabatnya hingga tahun 2008. Pada saat yang nyaris bersamaan, yakni tahun 2007 hingga 2008, ia menjadi Komisaris PT. Hiburia. (*)