Airlangga Terseret Kasus Korupsi, Dito Mendadak Bantah Pernah Jadi Stafsus Ketum Golkar, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR - Menpora Dito mendaak pertegas jika dirinya tak pernah menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dito mengatakan, saat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) ia hanya duduk sebagai tim ahli.

Saat itu, ia tidak digaji dan tidak memiliki kewenangan karena tim hanya menyampaikan pendapat ketika dibutuhkan.

"Sebelumnya tidak pernah dan ada beberapa media dan isu yang bilang saya sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian, itu tidak benar," kata Menpora Dito

Sebagai tim ahli, kata Dito, ia tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara negara.

Menurut Dito, ia baru menjadi penyelenggara negara saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menpora, menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya menjadi penyelenggara negara ini perdana ini waktu menjadi Menpora," ujar Dito. Mengenai sejumlah komponen kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dipersoalkan karena ditulis sebagai hadiah, kata dia, akan direvisi.

Adapun komponen kekayaan dimaksud berupa rumah senilai ratusan miliar di Jakarta Timur dan kota lainnya.

Menurut Dito, rumah tersebut milik istrinya, Niena Kirana Riskyana. Niena mendapatkan rumah itu dari orangtuanya, Fuad Hasan Masyhur.

"Mertua saya membelikan rumah-rumah itu kepada istri saya sebelum kami nikah, itu langsung atas nama istri,"kata Menpora Dito dalam konferensi pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Namun, Mepora Dito menuliskan pemberian rumah itu sebagai hadiah alih-alih hibah. Sebab, ia mengira hibah harus disertai dengan akta.

Sementara, hibah dalam keluarga tidak dilengkapi dengan akta. Setelah mendapatkan penjelasan dari KPK, Dito menyatakan akan memperbaiki LHKPN-nya.

Sebelumnya, LHKPN Dito sebesar Rp 282.465.579.658 menjadi sorotan. Sejumlah komponen kekayaan dalam harta Dito disebut sebagai hadiah.

Hadiah itu antara berupa tanah dan bangunan dengan jumlah mencapai Rp 114 miliar. Adapun LHKPN itu Dito sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Menpora pada 12 Juli 2023.

KPK kemudian mengklarifikasi Dito melalui sambungan telepon dan menyarankan agar merevisi LHKPN-nya.

Pahala menjelaskan bahwa hadiah dalam LHKPN berkonotasi gratifikasi. Sementara, aset-aset Dito sebagian milik istrinya dan berasal dari mertuanya.

Airlangga Hartarto

Kejaksaan Agung memeriksa Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)

Pemeriksaan Menko Perekonomian berlangsung di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), kawasan Jakarta Selatan.

Sesudah lebih dari 12 jam terhitung dari pukul 08.30 WIB, Airlangga keluar ruang pemeriksaan bersama Kuntadi Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Ketut Sumendana Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), sekitar pukul 21.10 WIB.

 Dalam keterangannya, Airlangga menyebut mendapat 46 pertanyaan dari Tim Penyidik Jampidsus.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan sudah menjawab semua pertanyaan sesuai yang dia ketahui.

“Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan,” ucapnya sebelum meninggalkan Kantor Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengatakan, Tim Penyidik Jampidsus berupaya menggali informasi lebih lanjut sesudah menetapkan tiga korporasi minyak goreng sebagai tersangka.

Dia menambahkan, selain Airlangga, hari ini juga ada saksi lain yang menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar terkait kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa enam orang saksi terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

Sekadar informasi, Kejaksaan Agung tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah beserta turunannya periode 2021-2022.

Kamis (15/6/2023), Kejaksaan Agung menetapkan perusahaan minyak Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau sebagai tersangka korupsi yang terindikasi merugikan negara Rp6,47 triliun.(*)