Profil Amran Mahmud Bupati Wajo Disebut BPK Dalam Kasus Dugaan Korupsi, Disperindagkop Terancam

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Amran Mahmud, Bupati Wajo yang disebut dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan mesin peralatan untuk UPT Persuteraan Tosora, Kecamatan Majauleng.

Pengadaan mesin peralatan untuk UPT Persuteraan Tosora disinyalir bermasalah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyeret nama Amran Mahmud.

BPK menemukan indikasi korupsi dalam proyek Pengadaan Peralatan Mesin Persuteraan Tosora sebesar Rp1.709.400.000.

Proyek yang diduga tidak sesuai ketentuan tersebut dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Wajo.

BPK telah meminta Bupati Wajo untuk ikut bertanggungjawab.

Amran diperintahkan supaya meminta pengguna anggaran dalam hal ini Disperindagkop dan UKM supaya bertanggungjawab.

Dalam rekomendasinya, BPK meminta penyedia agar menyetor dana sebesar Rp1.709.400.000 ke kas daerah jika barang tidak diterima.

Selain itu, Disperindagkop diminta untuk memperlihatkan bukti pengadaan dan dokumen cek fisik yang disaksikan Inspektorat.

BPK juga memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menarik denda keterlambatan minimal sebesar Rp145.622.400.

Serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja pengadaan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal mengaku telah mengendus adanya tindakan melawan hukum dan telah memeriksaan sejumlah saksi.

"Kami belum bisa terlalu jauh memberi komentar sebab prosesnya masih berjalan, intinya sudah ada beberapa saksi yang kami periksa," ujarnya.

Diketahui, Pengadaan mesin peralatan persuteraan Tosora bersumber dari APBD 2022 pada 9 November 2022 dengan nilai pagu Rp1.764.967.750.

Melalui metode tender yang dimenangkan CV Nurul Hafidzah alamat BTN Grandhill I Blok I No 6, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Pengadaan mesin peralatan untuk UPT Persuteraan Tosora diduga bermasalah dan menjadi temuan BPK karena telah melewati batas waktu tender yang telah dijadwalkan.

Dimana dana pembelian mesin dicairkan pada bulan Desember 2022 namun barang tersebut datang di Bulan Juli 2023.

Profil

Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. (lahir 11 April 1970) adalah politisi asal Wajo.

Dia menjabat sebagai Bupati Wajo periode 2019–2024 dan Wakil Bupati Wajo periode 2009–2014.

Amran seorang akademisi dan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Wajo sejak tahun 2005 sampai 2015.

Kehidupan awal

Amran Mahmud melewati masa kecilnya di kota kelahirannya.

Ia hidup bersama keluarga dalam suasana kesederhanaan.

Bakat sosialnya muncul sejak usia dini dan bakatnya dalam organisasi sudah tertanam dalam pribadinya sejak duduk di sekolah dasar.

Kini Amran Mahmud merupakan figur yang sederhana.

Dalam melakukan manuver - manuver politiknya Amran selalu mengedepankan politik santun dan bersahaja.

Perjalanan karier politik.

Perjalanan karier politik Amran Mahmud diawali dengan bergabung ke Partai Amant nasional pada tahun 2003.

Ia kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2004 dengan masa bhakti 2004 - 2009.

Pada Pemilikada Wajo 2009, Andi Burhanuddin Unru menggandeng Amran Mahmud untuk ikut bertarung dalam pesta demokrasi rakyat Wajo.

Pasangan ini berhasil menang dengan selisih suara yang cukup banyak dari beberapa pesaingnya.