Beda Sikap Prabowo dan Megawati Usai Bertemu Presiden Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - 6 Partai Politik diundang khusus oleh Presiden Jokowi ke Istana Presiden pada Selasa malam.

Namun jadi sorotan karena tak nampak Ketua Umum Nasdem Surya paloh.

Padahal Nasdem masuk dalam parpol pendukung kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Ini menunjukkan jika Jokowi mulai pilih kasih terhadap parpol pengusungnya dulu.

Dinamika politik pun dinilai memanas jelang Pilpres 2024.

Apalagi setelah NasDem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden

Yang terlihat hadir hanya ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gerindra Prabowo Subianto, Golkar Airlangga Hartarto, PKB Muhaimin Iskandar, PAN Zulkifli Hasan dan plt PPP Muhammad Mardiono yang mendapat undangan spesial orang nomor satu di Indonesia itu.

Pertemuan yang dikomandoi Jokowi itu dimulai pukul 19.00 WIB.

Sekira dua jam lebih para ketum berbincang dengan Jokowi.

Namun saat keluar istana, tak nampak Megawati diantara 5 ketum parpol lainnya.

Putri Bung Karno itu enggan jalan kaki bersama lima ketum lain menyambangi awak media dan memilih pulang begitu saja naik mobil.

Hanya lambaian tangan dan senyum merekah dari balik kaca mobil saja yang terekam di kamera.

Prabowo mengungkapkan dua jam pertemuan dengan Jokowi membicarakan tentang perkembangan ekonomi dunia.

Dikritik Keras Demokrat

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan.

Andi mengatakan pihaknya tak bermasalah Jokowi melakukan konsolidasi untuk Pilpres 2024 bersama pimpinan parpol pendukung pemerintah.

Dia khawatir melalui pertemuan itu Jokowi seakan memberi pesan kepada penegak hukum untuk mendukung calon yang didukungnya di 2024.

"Bahaya itu. Artinya bahwa Presiden Jokowi memberi pesan kepada seluruh penegak hukum harap mendukung calonnya karena dilakukan di istana. Karena itu bahaya itu," kata Andi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

Karenanya, Andi menilai langkah Jokowi tak etis mempertontonkan hal tersebut di depan masyarakat.

Andi menegaskan istana merupakan tempat presiden untuk memimpin bawahannya, bukan pimpinan parpol.

"Ya tempat-tempat itu melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan parpol itu kan bukan bawahannya," ujarnya.

Dia menjelaskan secara aturan memang tak ada yang melarang presiden untuk membuat pertemuan di istana.

"Memang enggak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh tapi secara etika kurang pas," ucap Andi.

Namun, Andi menyarankan Jokowi agar tak menggunakan fasilitas negara bila mengumpulkan ketua umum parpol.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," ungkapnya.

Menurutnya, dijadikannya istana sebagai tempat pertemuan pimpinan parpol justru membuat masyarakat sakit hati.

"Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," tutur Andi.

Presiden Jokowi diketahui mengundang enam ketua umum parpol pendukung pemerintah untuk bersilaturahim di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam.

Keenam parpol tersebut adalah PAN, PPP, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan (PDIP) dan PKB. Sementara, Partai NasDem disebut tak diundang. (*)