Sekjen PDIP: Pemilu Proposional Terbuka Dorong Bajak Kader Ala Pemain Sepakbola

TRIBUN-TIMUR.COM -- Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi kepada Prof Yusril Ihza Mahendra atas pandangan dan pemikiran tentang pemilu proporsional tertutup .

Hasto menilai, Prof Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945. 

“Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB tersebut sangat mencerahkan, dan menampilkan kepakaran beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem Pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan Partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang," kata Hasto Kristiyanto dalam rilis PDIP yang diterima Tribun-Timur.com Kamis (9/3/2023).

Hasto Kristiyanto menilai, sikap Prof Yusril itu menunjukkan sikap PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai Partai ideologi.

Hasto mengatakan, PDIP ingin menempuh jalan ideologi.

"Sementara yang lain jalan liberalisme. Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip. Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini, dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan," ujar Hasto.

Secara mudah, kata Hasto, proporsional tertutup, caleg bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi.

Ia membandingkan proporsional terbuka, modalnya popularitas dan kakayaan.

Secara empiris, kata Hasto, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepakbola.

Ia melihat kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme; dan ada partai karena ambisinya, lalu ambil jalan pintas merekrut istri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme.

"Logikanya, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarganya. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan. Ini praktik demokrasi elektoral," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, dalam Proporsional terbuka caleg lahir secara instan, akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya.

"Mengapa? Sebab pragmatisme politik merajalela. Karena menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas adalah menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan," katanya.

"Dalam proses ini terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis, dan hukum. Semua demi agenda pencitraan, dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan," ujar Hasto.