Minim Pendaftar, Bawaslu Maros Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu di 40 Kelurahan/Desa

Hanya saja, hingga penutupan pendaftaran, terdapat 3 desa yang tidak memiliki pendaftar sama sekali.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman    

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kabupaten Maros telah berakhir Kamis (19/1/2023) yang lalu.

Hanya saja, hingga penutupan pendaftaran, terdapat 3 desa yang tidak memiliki pendaftar sama sekali.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman menyebutkan tiga desa tersebut diantaranya, Desa Bonto Marannu kec, Moncongloe, Desa Bonto Matenne kecamatan Marusu dan Desa Bajimangai Kecamatan Mandai.

Selain itu, perpanjangan juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek lainnya.

"Pertama,karena tidak cukup dua kali kebutuhan yaitu minimal 2 orang pendaftar. kedua, ada yang diperpanjang karena sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan, dan ketiga, sudah ada pendaftar perempuan namun belum memenuhi dua kali kebutuhan," ujarnya di Kantor Bawaslu Maros, Jl. Dr. Sam Ratulangi, No.75 Maros, Senin (23/1/2023).

Ia juga menyebutkan beberapa pendaftar tidak melengkapi persyaratan berkas administrasi pendaftarnya sampai akhir masa pendaftaran dan perbaikan berkas administrasi.

Sufirman mengungkapkan ada 40 Kelurahan/Desa dari 103 Kelurahan/Desa di Kabupaten Maros yang pendaftarannya di perpanjang.

"Perpanjangan pendaftaran calon anggota PKD dilakukan di 40 Kelurahan/Desa yang tersebar di 13 Kecamatan," tambah Kordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Maros itu.

Ia menjelaskan, perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan berdasarkan pedoman pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yakni selama tiga hari.

Dimulai pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.

"Sehingga bagi warga masyarakat yang ingin mendaftarkan diri silahkan cek di media sosial atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing, Kelurahan/Desa apa yang diperpanjang masa pendaftarannya, karena bagi kelurahan/desa yang sudah memenuhi kuota tidak diperpanjang," terang Sufirman.

Perlu diketahui, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa. 

Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat ad hoc artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan Pemilu.

Perekrutan PKD tersebut mengacu pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa sebanyak satu orang.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved