DPRD Luwu

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Ketua Komisi 1 DPRD Maros Minta Pertimbangan Ulang

Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said menilai perpanjangan masa jabatan kades perlu dipertimbangkan kembali.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh Hasim Arfah
tribun timur/nurul hidayah
Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dipertimbangkan kembali. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Wacana perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya masa jabatan kepala desa (Kades) menimbulkan banyak pro dan kontra.

Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dipertimbangkan kembali.

“Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, karena jika masa jabatan ini diperpanjang sebenarnya memiliki plus minus,” katanya, Jumat (20/1/2023).

Keuntungannya jika masa jabatan kades diperpanjang adalah bisa meringankan pemerintah daerah dari sisi anggaran.

“Bisa mengurangi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa,” ujarnya.

Kemudian kata dia, konflik ditengah masyarakat terkait pilkades juga bisa dikurangi.

Baca juga: Gerindra Dukung Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Ungkap Kendala Realisasi Janji Kampanye

“Sama-sama kita ketahui bahwa pilkades rawan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,”ujarnya.

Namun, terlepas dari itu semua kata dia, jika jabatan kades diperpanjang maka bisa saja jabatan kades ini disalahgunakan. 

Karena akan merasa lebih berkuasa.

“Namun tergantung kadesnya juga, bisa-bisa mereka bersikap arogan, masa jabatannya bisa membuat kepala desa merasa punya kedudukan yang kuat dan merasa berkuasa,” jelasnya.

Kemudian ia menilai enam tahun cukup untuk membangun desa. “Membangun desa bisa juga dengan enam tahun,” tuturnya.

Bahkan ia menyebutkan masa jabatan kades diperpanjang atau tidak sama saja tetap 18 tahun.

Baca juga: Adnan Serahkan Penghargaan untuk 34 Kepala Desa di Gowa

“Saat ini kan enam tahun, tapi boleh menjabat hingga tiga periode, artinya 18 tahun. Kemudian jika diperpanjang menjadi 9 tahun tidak masalah jika menjabat maksimal 2 periode. Artinya sama-sama 18 tahun. Periodenya yang berubah,” jelasnya.

Diketahui beberapa hari yang lalu ribuan kepala desa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI Jakarta.

Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved