Pemilu 2024

Ahli Hukum Tata Negara Fahri Bachmid: Pemilu Proporsional Tertutup Lebih Banyak Manfaatnya

Alumni dari berbagai perguruan tinggi di kota Yogyakarta menginisiasi dialog Ikatan Keluarga Alumni Jogyakarta (IKAJO).

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Muh Hasim Arfah
dok Fahri bachmid
Ahli hukum tata negara, Dr Fahri Bachmid MH, membuka forum dialog mengambil bertema masa depan demokrasi dalam perspektif proporsional terbuka versus proporsional tertutup di Sayidan Kedai, Jl Pengayoman, Ruko Akik Hijau, Makassar, Sulsel, Rabu (19/1/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Alumni dari berbagai perguruan tinggi di kota Yogyakarta menginisiasi dialog Ikatan Keluarga Alumni Jogyakarta (IKAJO) di Sayidan Kedai, Jl Pengayoman, Ruko Akik Hijau, Makassar, Sulsel, Rabu (19/1/2023).  

Ahli hukum tata negara, Dr Fahri Bachmid MH, membuka forum dialog mengambil bertema "Masa Depan Demokrasi dalam Perspektif Sistem Proporsional Terbuka Versus Proporsional Tertutup."

Selain Fahri Bachmid, ada juga Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Makassar,Dr Phil Sukri Tamma. 

Ketua Departemen Hukum dan HAM IKAJO yang juga sebagai Wakil ketua IPPAT Sulsel, Deddy Ardiansyah sebagai moderator.

Fahri Bachmid sebagai kuasa hukum pihak terkait dalam judicial review sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK)

Dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menjelaskan, perkembangan terakhir keenam warga negara Indonesia yang mengajukan untuk dilakukan pengujian atas UU nomor 7 Tahun 2017.

Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Pakar HTN UMI Fahri Bachmid: Masa Jabatan Ketua Umum DPN Peradi Otto Tetap Konstitusional

Fachri Bachmid menjelaskan keenam penggugat, saat ini gugatannya telah teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 sejak tanggal 16 November 2022.

“Gugatan nya saat ini telah diterima oleh pihak MK untuk diuji. Soal nantinya diterima atau ditolak sejauh ini kan perkaranya sudah masuk pada pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi," kata Fahri Bachmid.

"Di MK itu ada dua model. Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan perkara. Sejauh ini telah masuk pada pokok perkara, karena kenapa? saat ini agendanya keterangan dari para pihak yaitu dari Presiden dan DPR. Dari pihak terkait dalam hal ini Partai Bulan Bintang (PBB),” kata pengajar Fakultas Hukum UMI Makassar ini.

Sebelumnya, PBB telah menyampaikan permohonan resmi sebagai pihak terkait untuk gugatan dari 6 warga negara ke Mahkamah Konstitusi.

“Sudah pemeriksaan perkara. Kalau sudah demikian berarti semua pihak akan diberikan kewenangan dan hak nya. Untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan majelis hakim konstitusi,” katanya.

Keenam orang WNI yang melakukan gugatan uji materi terhadap UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu akan diuji kemudian.

"Pemeriksaan perkara ini akan masuk pada pokok perkara, pada saat akhirnya mahkamah akan mempertimbangkan legal standing keenam orang itu. Apakah nantinya bisa dipertimbangkan untuk diuji atau tidak oleh hakim MK?" ujarnya.

Halaman
12
  • Tribun Shopping

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved