Rata-rata Istri di Jeneponto Tidak Ingin Dipoligami, Ini Alasannya

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menerima permintaan ijin poligami dari masyarakat. 

ISTIMEWA
Ilustrasi menikah. 

JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Memasuki awal tahun 2023, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menerima permintaan ijin poligami dari masyarakat. 

Hal itu berdasarkan data yang tercatat di Kantor PA Jeneponto sejak awal tahun 2022 hingga 2023.

"Kalau izin poligami jarang-jarang kita dapat di sini, ini terakhir tahun 2022 tidak ada yang terbaca," ujar staf penyerahan produk, Mudassir, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, selama dirinya bekerja di PA Jeneponto, hanya beberapa orang yang rela dipoligami.

"Jarang memang disini kalau perempuan Jeneponto mau dimadu, paling satu dua tiga orangji kalau saya punya pengalaman selama bekerja di sini," ucapnya 

Salah satu alasan perempuan Jeneponto enggan dipoligami adalah faktor harta yang telah diperoleh bersama.

Sehingga istri pertama menolak dan tidak memberikan ijin poligami kepada suami. 

"Faktor harta yang mereka telah peroleh, itu (istri pertama) tidak mau hartanya dibagikan ke istri ke dua, kemungkinan begitu alasannya," ujarnya.

Meski begitu, beberapa permintaan poligami pernah dikabulkan PA Jeneponto.

Salah satunya, seorang mantan rektor di sekolah tinggi Kabupaten Jeneponto

"Kecuali dia tidak bisa memeberi keturunan kemungkinan dia bisa dibujuk sama suaminya, tapi ada dulu disini mantan rektor dan istrinya lumpuh dan akhirnya dia dikasi ijin," jelasnya.

Dikatakan, pihaknya juga sering menyarankan kepada masyarakat untuk berpoligami daripada menceraikan istri.

"Kita sering (menyarankan) masyarakat, daripada kita cerai sama istrita untuk kawin lagi, bagusnya ajukan saja poligami, jadi tidak ada yang diceraikan," tambahnya

Agar permintaan poligami ditemina kata Mudassir, istri pertama harus restu dan siap menghadiri persindangan.

Bahkan, istri pertama dan calon istri kedua harus saling kenal mengenal.

"Harus ada persetujuan dari istri pertama, dan istri kedua itu harus dikenal oleh istri pertama, jadi resminya begitu, kalau dalam persidangan istri pertama harus diikutkan dalam persidangan," tandasnya

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama 

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved