Pemilu 2024

Pekerjaan Rumah KPU Luwu, Ada 5.000 Dukungan DPD Harus Diverifikasi Administrasi

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Abdullah Sappe menerangkan, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap 5.000 dukungan DPD.

Muh Sauki Maulana/Tribun Timur
Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Abdullah Sappe (pojok kanan) bersama Ketua KPU Luwu Hasan Sufyan saat FGD penataan Dapil.   

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) punya pekerjaan rumah baru.

Kali ini, KPU Luwu harus melakukan verifikasi administrasi ribuan orang melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (Silon).

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Abdullah Sappe menerangkan, KPU Luwu akan melakukan verifikasi administrasi terhadap 5.000 dukungan DPD.

"5.000 lebih, angka persisnya saya lupa," ujarnya saat dikonfirmasi tribun-timur.com, Selasa (10/1/2023).

Dirinya menambahkan, KPU Luwu sampai saat ini masih belum mencapai progres verifikasi.

Pasalnya, hingga saat ini aplikasi Silon masih sedang dalam tahap maintenance.

"Sementara silon DPD semua kabupaten tidak bisa melakukan vermin karena aplikasinya sementara perbaikan," jelasnya.

Abdullah menambahkan, tahap verifikasi administrasi tersebut dilakukan mulai 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.

"Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih calon perseorangan anggota DPD itu di lakukan di kabupaten atau kota melalui akun Silon, sebagai mana PKPU 10 tahun 2022," tutur Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Bawaslu Luwu Asriani Baharuddin.

Asriani menjelaskan, Bawaslu Luwu menemukan pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian elemen data F1 dukungan dengan KTP elektronik.

Selain itu, sambung Asriani, masih banyak dukungan yang tidak terdaftar di daftar pemilih mendatang.

"Untuk sejauh ini di Kabupaten Luwu kami belum menemukan ada nya dukungan d bawah umur dan pekerjaan yang dilarang memberikan dukungan. Kebanyakan yang kami temukan adanya ketidak kesesuaian elemen data antara F1 dukungan dan KTP elektronik serta dukungan tidak terdaftar di daftar pemilih," tutupnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur, Muh Sauki Maulana 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved