Jokowi Tegas Soal Rencana Reshuffle Kabinet, Nasdem Pasrah Setelah PDIP Singgung Janji Syahrul YL

Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual pada 30 Desember 2022.

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

"Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.

Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.

Nasdem serahkan ke Jokowi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet.

politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi. Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Ali.

Di sisi lain, Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.

Sebab, menurut Ali, tidak ada persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi, hubungan Nasdem dan Jokowi disebut tak bermasalah.

"Kami merasa, pertama dengan presiden baik baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ali.

Sementara itu, dengan PDI-P, Nasdem juga dinilai memiliki hubungan baik.

Hal ini terlihat dari komunikasi sebagai sesama partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga kini.

Untuk itu, Ali menyarankan agar tidak ada satu pihak yang membuat gaduh terkait isu reshuffle, termasuk dari partai politik.

"Sehingga kami merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan PDI-P tentang hal-hal ini," ujar Ali.

"Kan, kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja," katanya lagi seraya berkelakar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar "Reshuffle" pada 2023..."