Opini

Desain Kampanye Pileg 2024

KPU RI selayaknya membuat sebuah PKPU terkait desain kampanye politik Caleg yang memenuhi dua tujuan sekaligus dari tata kelola Pemilu.

Editor: Hasriyani Latif
dok pribadi
Ahmad Harianto Silaban (kiri) dan Risal Suaib - Ahmad Harianto dan Risal penulis Opini Tribun Timur berjudul 'Desain Kampanye Pileg 2024'. 

Oleh:
Ahmad Harianto Silaban
Peneliti Celebes Research Center

dan

Risal Suaib
Peneliti Metadata Institute

TRIBUN-TIMUR.COM - Sistem Pemilu “daftar terbuka” dengan mekanisme Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dan pemberian suara berbasis kandidat (candidate-centered), yang pertama kali dipraktikkan di Pemilu 2009 pasca putusan MK di tahun 2008 dan terus digunakan sebagai aturan main di Pemilu 2014 dan 2019, dapat dibaca sebagai bentuk lain dari model sistem Pemilu distrik dalam rumpun sistem Pemilu perwakilan berimbang (proportional representation) varian daftar partai.

Sistem Pemilu perwakilan berimbang yang memasukkan unsur-unsur sistem Pemilu distrik ini telah terbukti membuat pembiayaan politik Pemilu di Indonesia membesar seiring waktu.

Setidaknya, buku bunga rampai berjudul “Pembiayaan Pemilu Di Indonesia (2018)” yang diterbitkan oleh Bawaslu RI menjadi dasar penilaian bahwa ada korelasi kuat penggunaan unsur-unsur sistem Pemilu distrik (mekanisme suara terbanyak; pemberian suara dan model kampanye berbasis kandidat) dengan besarnya money in politics dalam politik Pemilu di Indonesia.

Money in politics dapat dibagi menjadi dua: (1) Political Cost; dan (2) Money Politics. Poin pertama menyasar pada penggunaan uang untuk keperluan yang peruntukannya sudah jelas dan dapat diprediksi jumlahnya.

Misalnya, biaya pembuatan baliho; biaya pencetakan kartu nama; biaya sosialisasi; biaya kampanye; dlsb.

Sementara itu, untuk poin kedua terkait soal cara kandidat membawa pemilih ke TPS dengan jalan “membeli suara” pemilih.

Anggaran untuk politik uang sesuatu yang tidak bisa diprediksi jumahnya. Politik uang dapat membesar seiring ketatnya kompetisi politik, dan disertai lemahnya pengawasan terkait hal itu.

Tulisan singkat ini hendak mendiskusikan perihal tata kelola Pemilu dari sisi penyelenggara Pemilu (baca: KPU RI) dalam kaitannya dengan bagaimana mengelola dan mengontrol money in politics dalam politik Pemilu di Indonesia?

Salah satu yang coba ditawarkan adalah mendesain kampanye Pemilu Caleg dalam format “kampanye bersama” Caleg separtai di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Tata kelola Pemilu dari sisi penyelenggara Pemilu ini diduga dapat memberi stimulus pada agenda tata kelola Pemilu dari sisi partai politik, dan juga pada agenda tata kelola Pemilu dari sisi pemilih.

Kampanye Bersama

KPU RI selayaknya membuat sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait desain kampanye politik Caleg yang memenuhi dua tujuan sekaligus dari tata kelola Pemilu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved