Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Laporkan KPU ke Bawaslu

OMS Sulsel melaporkan KPU Sulsel atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam proses rekapitulasi verifikasi faktual partai politik.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur Wahyudin
Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan (OMS Sulsel) saat melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulsel) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Sulsel), Jl AP Pettarani Makassar, Senin (19/12/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan (OMS Sulsel) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulsel) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Sulsel), Senin (19/12/2022).

OMS Sulsel melaporkan KPU Sulsel atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam proses rekapitulasi verifikasi faktual partai politik.

KPU Sulsel dianggap tidak transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya terbuka kepada publik.

Sebelumnya pada 10 Desember 2022, KPU Sulsel melakukan rekapitulasi verifikasi faktual di Hotel Mercure.

Proses rekapitulasi itu dilakukan secara tertutup. Hanya diikuti oleh KPU Sulsel, Bawaslu Sulsel, dan anggota partai politik.

Sementara wartawan dan masyarakat sipil dilarang masuk ke ruangan rekapitulasi itu.

Kemudian dugaan pelanggaran lainnya yakni KPU Sulsel tidak transparan mengumumkan hasil rekapitulasi verifikasi parpol.

Sehingga, OMS Sulsel menganggap KPU menyembunyikan sesuatu dalam proses rekapitulasi.

Demikian disampaikan Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK ORNOP) Samsang Syamsir di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Senin (19/12/2022).

"Kami datang hanya untuk membawa laporan yang sifatnya dugaan pelanggaran administrasi dari beberapa kami himpun," kata Samsang.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, OMS Sulsel melakukan berbagai upaya.

Seperti meminta langsung kepada KPU untuk memberikan hasil rekapitulasi verifikasi faktual parpol sebagai bukti akuntabilitas publik yang dilakukan oleh KPU.

"Setelah bukti kami minta, ternyata salinan tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa mereka berikan kepada kami. Padahal kami sudah menyurat secara resmi," kata Samsang.

"Itulah menjadi dasar kami untuk menyatakan di sini ada dugaan pelanggaran administratif," Samsang menambahkan. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved