Breaking News:

Pemilu 2024

Segera Uji Publik, KPU Makassar Rancang Skenario Peleburan Dapil saat Pileg 2024

Berdasarkan agenda KPU Makassar, rentang waktu uji publik direncanakan antara 7 Desember hingga 16 Desember 2022.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar segera melakukan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan agenda KPU Makassar, rentang waktu uji publik direncanakan antara 7 Desember hingga 16 Desember 2022.

Ada dua rancangan dapil diusulkan KPU Kota Makassar.

Usulan pertama ada lima dapil dengan komposisi sama seperti pileg 2019 yang saat ini diterapkan.

Kemudian usulan kedua ada perubahan pada dapil satu dan dua.

Kepulauan Sangkarrang sebelumnya masuk dapil dua, juga diusulkan KPU Makassar pindah ke dapil satu.

Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan uji publik akan dilakukan pada 16 Desember 2022.

Namun sebelum uji publik, KPU Makassar mengumpulkan masukan serta saran dari masyarakat terkait usulan dapil.

Selain itu, KPU Makassar juga akan melakukan forum group discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pakar dan stakeholder terkait.

"Antara tanggal 7 Desember sampai 16 Desember kita FGD dulu. Mungkin sekitar tanggal 9 Desember dan 10 Desember kita FGD," kata Gunawan saat dikonfirmasi, Kamis (8/12/2022).

Ia mengatakan akan melibatkan pakar saat FGD nanti. Seperti pakar sejarah, pakar hukum, pakar tata negara, partai politik, legislator, dan stakeholder terkait yang bisa memperkuat nanti naskah akademik yang menunjang pilihan dapil sebelum ditetapkan.

"Jadi nanti perencanaan dapilnya itu harus diperkuat dengan naskah akademik. Ada penjelasan memperkuat tujuh prinsip penataan dapil," ujarnya.

Ia menegaskan regulasi mengharuskan dalam penataan dapil harus taat pada tujuh prinsip. Salah satunya kohesivitas.

Dalam prinsip kohesivitas, kata dia, melihat unsur sejarah, wilayah, budaya, dan juga adat istiadat.

"Jadi tidak serta merta kita merancang dapil tanpa ada alasan-alasan. Harus ada prinsipnya," katanya.

Hasil FGD itu selanjutnya dikumpulkan dan dijadikan dasar untuk menetapkan dapil.

"Kalau sudah tahapan uji publik, nanti akan difinalisasi sebelum penetapan. Finalisasi itu semua alasan sudah lengkap. Setelah itu baru kita menetapkan opsi dapil yang kita sepakati sesuai dengan hasil seluruhnya," kata Gunawan.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved