Pemprov Sulsel Perpanjang Pembebasan Pengenaan Tarif Pajak Progresif dan Pembebasan BBNKB II

Pembebasan pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor progresif dan pembebasan BBNKB II diperpanjang hingga 30 Desember 2022.

Editor: Content Writer
DOK TRIBUN TIMUR
Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel, Andi Satriady Sakka, S.Stp, MM (kanan) saat diwawancarai oleh Host Tribun Timur, Fiorena Jieretno (kiri). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman telah menandatangani surat keputusan perpanjangan pembebasan pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor progresif dan pembebasan BBNKB II yang berlaku mulai 1 Desember sampai dengan 30 Desember 2022.

Informasi ini telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel, Andi Satriady Sakka, S.Stp, MM.

"Ini adalah kebijakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat (wajib pajak) yang belum melakukan balik nama kendaraan kedua (BBN 2) maupun yang terkena pajak progresif." terang Andi Satriady.

Menurutnya, program ini dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan dan banyak kendaraan dengan plat luar Sulawesi Selatan yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

"Program ini kami buat agar mereka mau balik nama kendaraan mereka dengan alamat Sulsel. Ini akan berdampak baik karena akan meningkatkan PAD Sulsel khusunya pajak kendaraan bermotor." tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Satriady mengatakan dengan adanya program ini tentunya akan menguntungkan Bapenda Sulsel.

"Kalau dilihat sekilas, Pemprov Sulsel memang merugi karena tidak mendapatkan pendapatan asli daerah dari balik nama kendaraan dan pajak progresif. Namun program ini memberi keuntungan bagi Bapenda Sulsel karena terjadi pemutakhiran data kendaraan di Samsat se-Sulsel sehingga kita mempunyai database kendaraan yang betul-betul valid." ujarnya.

Sebagai informasi, Pajak progresif adalah pajak kendaraan yang dikenakan pada pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama dengan kendaraan sebelumnya.
 
Di Provinsi Sulawesi Selatan, progresif kendaraan bermotor kedua dikenakan sebesar 2 persen, kendaraan ketiga sebesar 2,25 persen, keempat 2,5 persen dan kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.

Kenaikan pajak tiap kendaraan hanya 0,25 persen. Dasar pengenaan pajaknya yakni dari nilai jual kendaraan yang telah ditetapkan Gubernur Sulsel.
 
Pajak progresif di Sulsel berbeda dengan daerah lain, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

Bapenda Sulsel juga telah melalukan inovasi untuk meningkatkan PAD khususnya pada era digital seperti saat ini, antara lain dengan membuat Samsat Lorong yang melayani hingga ke lorong-lorong, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, dan Kedai Samsat.

Bagi masyarakat yang tidak ingin bertatapan langsung dengan petugas pajak bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret, Tokopedia, Gotagihan yang dulu bernama Gopay.

Namun sebelum melakukan pembayaran, disarankan untuk mengecek jumlah tagihan pajak melalui Bapenda Sulsel Mobile yang dapat diunduh di play store dan apple store.(adv\reskyamaliah).

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved