Pupuk Bersubsidi

Petani Keluhkan Pupuk Bersubsidi Langka, Distan Maros Sebut Jatah Memang Dibatasi

Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Maros, Muhammad Danial merinci Pupuk Urea sebanyak 16.508 ton dan NPK 8.531 ton.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh. Irham
ist
Reses yang dilakukan Anggota DPRD Maros, Rahmat Hidayat di Kecamatan Lau dan Bontoa. 

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Maros mendapatkan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 25.039 ton untuk tahun anggaran 2023.

Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Maros, Muhammad Danial merinci Pupuk Urea sebanyak 16.508 ton dan NPK 8.531 ton.

Ia juga mengakui jatah pupuk bersubsidi memang dibatasi.

“Jatah kuota pupuk bersubsidi hanya diberikan sebanyak 2 hektare per petani,“ terangnya.

Ia menuturkan untuk pupuk Urea 217 kg per petani atau sekitar 4 sak. 

"Sedangkan untun pupuk NPK 113 kg per petani atau sekitar dua sak lebih,” jelasnya.

Ia menyebut yang mendapat pupuk bersubsi adalah petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan terdaftar di Simluhtan.

Sementara itu, petani di Kabupaten Maros masih mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi.

Hal tersebut terungkap saat Anggota DPRD Maros, Rahmat Hidayat menemui konstituennya di Kecamatan Lau dan Bontoa.

Pertemuan tersebut merupakan rangkaian reses masa sidang pertama tahun anggaran 2022-2023.

Legislator PKS itu “dicecar” petani soal kelangkaan pupuk bersubsi.

“Setiap reses memang pupuk bersubsidi yang paling ramai dikeluhkan petani dan petambak,” katanya, Jumat, (2/11/2022).

Ia pun berjanji meneruskan persoalan itu untuk ditindaklanjuti lebih serius pihak terkait.

“Memang sangat terbatas, dari Dinas Pertanian juga pernah menyampaikan kalau kelangkaan pupuk subsidi itu memang yang terjadi sekarang, karena tidak sesuai jumlah yang diminta dan jumlah yang dipenuhi oleh kementrian,” jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan air bersih di Kecamatan Bontoa juga dikeluhkan warga.

“Untuk persoalan air bersih ini kami akan berupaya menyuarakan dan menyampaiakan kepada pemerintah daerah agar dicarikan solusi yang konkret,” ucapnya.

Apalagi kata dia persoalan air bersih adalah salah satu dari kontrak politik bupati dan wakil bupati(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved