Serapan Belanja Minim, Pengamat Minta Pemkot Makassar Segera Evaluasi Pejabat

Begitu disampaikan pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
Tribun Timur/Siti Aminah
ilustrasi. Suasana Jl Balai Kota Pemkot Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sudah saatnya Pemerintah Kota Makasar melakukan evaluasi pejabat.

Begitu disampaikan pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan.

Rendahnya serapan belanja Pemerintah Kota Makassar menjadi alasan yang tepat untuk melakukan perubahan atau pergantian pejabat.

Andi Lukman menjelaskan, jika serapan anggaran rendah artinya program yang direncanakan tidak berjalan maksimal.

Menurutnya, OPD dengan serapan terendah biasanya membidangi infrastruktur.

"Ini harus menjadi perhatian pak wali, apalagi akhir triwulan 4 sudah finish anggaran dan ini jadi momentum bagi pak wali menilai kinerja perangkat daerah," ucapnya Rabu (30/11/2022).

Danny Pomanto sebagai pimpinan harus melihat mana OPD yang mendapat rapor merah dari sisi penyerapan anggarannya.

OPD bersangkutan harus dievaluasi, karena buntut dari minimnya program akan kembali kepada masyarakat.

"Kalau serapan anggaran rendah yang rasakan dampaknya kan masyarakat. Mereka tidak merasakan dampak ekonomi dari proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

"Ini harus jadi perhatian pak wali bagaimana yang masih rendah di push untuk bisa 100 persen selesai diakhir Desember," sambungnya.

Kalaupun ada program yang bergeser tahun anggarannya kata Lukman, maka Pemkot harus pro aktif menjelaskan hal tersebut ke publik.

"Misalkan kenapa itu (proyek) dimultiyearskan. Dan ini akan menjadi problem, bisa menjadi fokus pemeriksaan dari aparat BPK ataupun aparat hukum lainnya," tuturnya.

Sebenarnya, jika hal ini diantisipasi dari awal maka keterlambatan serapan anggaran tidak akan terjadi.

Ia menegaskan, pola perencanaan harus taat asas, taat norma sesuai proyeksi waktu di tiap triwulan supaya tidak seakan bertumpuk di triwulan akhir.

Sebagaimana diketahui, serapan anggaran Pemkot Makassar per 29 November 2022 baru 49,47 persen.

OPD dengan serapan terendah ialah Dinas Pekerjaan Umum, yakni 12 persen atau Rp76,5 miliar dari target Rp 636 miliar.  (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved