Perancang Kumham Sulsel Lakukan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Toraja Utara

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan fasilitasi penyusunan naskah akademik Ranperda.

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan fasilitasi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Kabupaten Toraja Utara. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan fasilitasi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (ranperda).

Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menjelaskan, Selasa (29/11), naskah akademik sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas materi muatan Ranperda.

“Kakanwil Liberti Sitinjak, mengutus tim harmonisasi kanwil turun langsung ke Toraja Utara dengan harapan untuk mempererat hubungan kerjasama dan sinergitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah,” ujar Nur Ichwan

Adapun rapat fasilitasi Propemperda tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Samuel T Lande, SH dan diikuti anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Toraja Utara

Salah satu anggota Tim perancang Kanwil Sulsel, Fadli mengatakan, Hasil fasilitasi Naskah Akademik yang disusun masih perlu disesuaikan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Ranperda Dana Cadangan ini menggunakan pokok-pokok pikiran sebagai pengganti Naskah Akademik.

Tim menyarankan dilakukan penjelasan secara rinci didalam pokok pokok pikiran besaran dana cadangan yang dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, menyampaikan pihaknya mengutus Perancang Peraturan Perundang-Undangan Zonasi Toraja Utara yang diwakili oleh Fadli, Haeril, Fachruddin, dan Malik untuk menyambangi Kabupaten Toraja Utara melakukan fasilitasi Naskah Akademik.(adv\reskyamaliah).

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved