Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Bawa 12 Pesan, Gabungan Organisasi Kesehatan Wilayah Sulselbar Geruduk DPRD Tolak RUU Kesehatan

Kedatangan organisasi kesehatan ini ke DPRD tak lain sebagai bentuk penolakan atas RUU kesehatan omnibus law

Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Sejumlah organisasi profesi kesehatan mendatangi DPRD Sulsel dalam rangka penyampaian aspirasi menolak RUU omnibus law. 

TRIBUN-TIMUR.COM -  Sejumlah organisasi profesi kesehatan menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selata (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Makassar

Dari rilis yang dihimpun tribun-timur.com, organisasi kesehatan yang mendatangi DPRD Sulsel itu diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulselbar, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sulselbar, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah Sulsel, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Wilayah Sulsel, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Wilayah Sulsel.

Mewakili para organisasi, Ketua Umum IDI Wilayah Sulselbar dr Siswanto Wahab mengatakan kedatangan organisasi kesehatan ini ke DPRD tak lain sebagai bentuk penolakan atas RUU kesehatan omnibus law.

Menurut dia, RUU tersebut sangat merugikan masyarakat. 

Dalam audiensi tersebut, Siswanto menyampaikan 12 poin penolakan tersebut, diantaranya:

1. Penyusunan RUU Omnibus Law Kesehetan cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi.

2. RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki Etik dan Moral yang tinggi.

3. RUU Omnibus Law Kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi.

4. RUU Omnibus Law Kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hokum dan keselamatan pasien.

5. RUU Omnibus Law Kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien.

6. Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi

7. Sentralisme kewenangan Menteri kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke kementrian kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, organisasi profesi mencederai semangat reformasi.

8. Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga 3 (tiga) kali lipat

9. Pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan berada dan bertanggungjawab kepada Menteri (bukan kepada Presiden lagi)

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved