Pilkades

Pemkab Maros Fasilitasi Gugatan Cakades Bontomanurung, Selisih Suara Hanya Satu

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Idrus mengatakan keputusan hasil mediasi ini akan diumumkan dalam kurun waktu 12 hari.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh. Irham
Tribun Maros/Nurul Hidayah
Pemerintah Kabupaten Maros menggelar mediasi atas gugatan, Calon Kepala Desa (Cakades) asal Bontomanurung, Amiruddin di Ruang Rapat Bupati Maros, Senin (28/11/2022) 

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Maros menggelar mediasi atas gugatan, Calon Kepala Desa (Cakades) asal Bontomanurung, Amiruddin di Ruang Rapat Bupati Maros, Senin (28/11/2022).

Mediasi tersebut mempertemukan pihak KPPS, Panitia dan Cakades yang menggugat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Idrus mengatakan keputusan hasil mediasi ini akan diumumkan dalam kurun waktu 12 hari. 

"Berdasarkan ketentuan yang ada, kami diberi waktu maksimal 12 hari setelah pertemuan ini untuk memberikan laporan kepada bupati berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya," katanya saat ditemui usai mediasi.

Ia menambahkan jika laporan telah diserahkan, Bupati Maros harus memberikan keputusan maksimal tiga hari kemudian.

"Jika panitia kabupaten sudah memberikan laporan, maka Bupati Maros harus memberikan keputusan dalam kurun waktu 3 hari. Keputusan terakhir itu ada di tangan bupati dan itu bersifat mengikat," ujarnya.

Jika Bupati tetap mengesahkan hasil Pilkades ini, kata Idrus, maka Cakades tersebut bisa mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Hanya saja, gugatan itu baru bisa dilakukan jika pelantikan Kades telah selesai," tuturnya.

Idrus pun mengingatkan tidak ada niatan panitia dan KPPS untuk melakukan kecurangan atau merugikan salah satu pihak.

"Bisa kita lihat tadi, semuanya melaksanakan tugas sesuai dengan yang mereka pahami. Kalau pun ada kekeliruan, itulah yang harus kita perbaiki dan sepakati. Karena kan ujung dari berita acara di TPS 1 ditandatangani oleh saksi, jadi sudah clear sebenarnya," tutupnya.

Sebelumnya, Amiruddin mengajukan gugatan karena menilai tidak adanya transparansi pada saat penghitungan suara dan terdapat kekeliruan saat pengambilan keputusan yang dianggap merugikan dirinya.

Dari hasil perhitungan suara diketahui Amiruddin hanya memperoleh 239 suara dari rivalnya nomor urut 5, Mustakim dengan perolehan 240 suara.

"Pada dasarnya saya dan tim telah legowo atas perhitungan yang telah dilakukan. Namun ada beberapa mekanisme yang dilakukan salah satu TPS yang kami anggap merugikan kami," ujarnya.

Amiruddin melanjutkan dalam nota keberatannya mengatakan jika selama proses perhitungan suara di TPS 1 yang berada di Dusun Bahagia, Desa Bontomanurung, ada hal merugikan saat dilakukannya mekanisme perhitungan suara.

"Ada perubahan mekanisme perhitungan suara, dimana adanya kesepakatan di TPS 1 terkait surat suara sah dan tidak sah, sehingga terjadi penghitungan surat suara yang sesuai mekanisme simetris dianggap sah, lalu KPPS melakukan penghitungan kembali namun tidak menghitung seluruh surat suara ," jelasnya.

"Di TPS yang sama juga, tidak ada penghitungan jumlah surat suara terpakai yang disesuaikan dengan DPT yang menggunakan hak pilihnya," tambah Amiruddin yang berselisih satu suara dengan calon tertinggi.

Selanjutnya, Amiruddin juga mengungkapkan adanya warga yang berada di luar Desa Bontomanurung yang mendapatkan undangan pemilihan. 

"Ada kekeliruan data dimana ada seseorang berdomisili di Desa Bontosomba yang mendapatkan surat undangan pemilihan," bebernya.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved