Lima Profesi Ini Dilarang Jadi Pemilih Pendukung DPD

Untuk mendaftar sebagai bakal calon DPD di Sulsel harus memiliki minimal 3000 pemilih pendukung.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Ketua KPU Sulsel Faisal Amir (kanan) bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel M Asram Jaya (tengah) dan Kepala Sub Bagian Teknis KPU Sulsel Muhammad Asri (kiri) saat mensosialisasikan pendaftaran bakal calon DPD Sulsel di Hotel Teraskita, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (26/11/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) telah melakukan sosialisasi pendaftaran bakal calon dewan perwakilan daerah (DPD).

Untuk mendaftar sebagai bakal calon DPD di Sulsel harus memiliki minimal 3000 pemilih pendukung.

Pemilih pendukung tersebut juga harus tersebar di 12 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan atau 50 persen jumlah kabupaten/kota.

Dalam proses pendaftaran DPD, bukan hanya bakal calon yang memiliki persyaratan. Tetapi pemilih pendukung yang minimal 3000 itu juga memiliki persyaratan.

Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengatakan ada beberapa profesi pekerjaan yang dilarang menjadi pemilih pendukung DPD.

Jenis pekerjaan tersebut yakni prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa.

Serta Kepala Desa dan Perangkat Desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

"Syaratnya tidak boleh bekerja seperti yang disebutkan itu," kata Asram Jaya, Senin (28/11/2022).

Selain itu, persyaratan lain yakni telah berumur 17 tahun. Namun jika ada di bawah umur 17 tahun tetapi telah menikah, sudah bisa menyatakan dukungan.

Pemilih pendukung juga harus berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK.

Ia juga menyebutkan pemilih pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon anggota DPD.

"Seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang," kata Asram.

"Dilarang memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu," Asram menambahkan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel itu menyebutkan jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai sanksi.

"Sanksinya yaitu pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan," ujaranya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved