UMP Sulsel 2023

Daftar UMP 2023 di Berbagai Provinsi; Jambi Naik Tertinggi, Jakarta 5,6 Persen, Sulsel 6,9 Persen

Daftar besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 di berbagai provinsi, UMP 2023 Jambi memiliki kenaikan tertinggi menjadi jadi Rp2,94 juta

Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur/Faqih
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan besaran UMP Sulsel 2023 di Rujab Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar Senin (28/11/2022) sore. Nilai UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023 ini menjadi Rp 3.385.145 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Daftar besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 di berbagai provinsi.

UMP 2023 Jambi memiliki persentase kenaikan tertinggi menjadi jadi Rp2,94 juta, DKI Jakarta Hanya Naikkan UMP 2023 Sebesar 5,6 Persen.

Sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan penetapan upah minimum (UM) tahun 2023 pada 16 November 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, selaku Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menegaskan agar Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk mematuhi dan menggunakan Permenaker tersebut dalam menyusun bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan UM tahun 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam Permenaker 18 Tahun 2022 adalah perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 oleh Gubernur.

Periode penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022.

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

Menurut Putri, alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung Upah Minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru.

"Oleh karena itu kami meminta Depeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi UM tahun 2023, yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur," kata Putri dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin(28/11).

Putri menambahkan, dalam Permenaker tersebut juga diatur formula penghitungan UM tahun 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa).

Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu antara 0,10 sampai dengan 0,30.

Ia melanjutkan, di antara rentang nilai itulah Depeda melakukan perhitungan/penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya.

Hal inilah yang menjadi letak ruang diskusi/dialog bagi anggota Depeda, serta menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur selaku pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan UM.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved