Bawaslu Sulsel Kumpulkan 24 Bawaslu Daerah di Makassar, Laode Minta Awasi KPU

Rapat koordinasi itu berlangsung di Hotel Aryaduta, Jl Somba Opu Makassar selama dua hari, Sabtu-Minggu (26-27/11/2022).

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
abd azis/tribun-timur.com
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) mengumpulkan 24 Bawaslu kabupaten/kota di Makassar.

Di Makassar, badan pengawas Pemilu se-Sulsel itu melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih.

Rapat koordinasi itu berlangsung di Hotel Aryaduta, Jl Somba Opu Makassar selama dua hari, Sabtu-Minggu (26-27/11/2022).

Komisioner Bawaslu Sulsel Amrayadi mengatakan Bawaslu berkewajiban memberikan penyampaian kepada KPU sebagai penyelenggara teknis tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam bentuk saran perbaikan. 

Dalam penyusunan daftar pemilih, kata dia, Bawaslu berkewajiban untuk memberikan penyampaian kepada penyelenggara teknis, saran perbaikan misalnya yang ada di Perbawaslu 5 tahun 2022. 

Di aturan tersebut, lanjut dia, disebutkan KPU harus melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu paling lambat 3 hari.

"Jika tidak, maka Bawaslu bisa menanganinya dengan menjadikannya sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilu," kata Amrayadi.

Amrayadi juga mengungkapkan, pengawasan aktif dari Bawaslu di masing-masing tingkatan sangat dihadapkan sebagai langkah menyiasati keterbatasan personil.

"Kami menyadari ada kondisi-kondisi tertentu yang akan membatasi kita saat melakukan pengawasan, tapi tentu kita punya strategi masing-masing," kata Amrayadi.

"Saya harapkan, dalam forum ini hal itu dapat dibangun bersama," Amrayadi menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi saat membuka kegiatan, mengatakan Rakor ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

"Sebelum ada tahapan pun, kita sudah lama berbicara soal daftar pemilih. Progres ini tidak boleh berhenti. Kita akan lebih serius lagi. Apalagi kita semua tahu bahwa daftar pemilih itu adalah hak warga negara," kata Arumahi. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved