Breaking News:

Pemilu 2024

Wacana Penambahan Dapil pada Pemilu 2024 di Enrekang Tuai Pro Kontra

Fokus utama yang menjadi kajian penting dalam pembahasan yakni penataan dan alokasi kursi DPRD Enrakang pada Pemilu 2024.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ERLAN SAPUTRA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Cafe Ideologi Kopi, Jl H.O.S Cokroaminoto, Juppandang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2022). Pembahasan soal wacana penambahan dapil pada Pemilu 2024 di Enrekang tuai pro dan kontra. 

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Cafe Ideologi Kopi, Jl H.O.S Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2022).

Forum diskusi ini melibatkan unsur Forkopimda, TNI, Polri, dan Bawaslu kabupaten.

Selain itu, turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, agama, adat, organisasi media, organisasi masyarakat hingga komunitas disabilitas.

Adapun fokus utama yang menjadi kajian penting dalam pembahasan yakni penataan dan alokasi kursi DPRD Enrakang pada Pemilu 2024.

Komisioner KPU Enrekang Bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Kasman menerangkan diskusi ini merupakan bagian dari tahapan Pemilu 2024.

Hal ini juga sebagai amanah dari undang-undang KPU RI yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Kami telah mengumumkan tiga opsi rancangan dapil untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan," ujar Kasman kepada TribunEnrekang.com, Sabtu (26/11/2022).

Rancangan awal ini menjadi bahan untuk didiskusikan kembali dan meminta tanggapan-tanggapan dari masyarakat.

Berbagai pihak pun angkat suara terkait pembahasan tersebut. 

Ada yang menginginkan pemekaran daerah pemilihan dengan formasi 10-11-9 atau dengan kata lain tiga dapil.

Disisi lain, beberapa pihak juga menginginkan empat dapil dengan berbagai alasan.

Hal ini juga ditanggapi oleh Ketua Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) Hendrianto Jufri dalam forum kemarin.

Hendri sapaannya, secara tegas menolak jika terjadi perubahan dapil.

"Kalau melihat PKPU nomor 6 tahun 2022, tentang tujuh prinsip penataan dapil. Dapil yang ada di 2019 adalah yang paling ideal dan paling mendekati pemenuhan tujuh unsur dalam penataan dapil," ujar Hendri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved