Headline Tribun Timur

Manuver Sekprov? DPRD Sulsel dan Gubernur Kisruh, Wacana Hak Angket Kembali Mencuat

Hak Angket adalah hak legislator untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

Editor: Saldy Irawan
DOK HUMAS SETDA PROVINSI SULSEL DAN DOK PRIBADI
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Sekda Provinsi atau Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani (kiri dan kanan). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuai kritik lagi.

Sejumlah anggota DPRD lagi-lagi mengancam menggunakan hak angket. Gerakan Masyarakat Sulsel (GMS), yang menggelar demo di DPRD Sulsel, Rabu (23/11/2022), meminta legislator tak tinggal diam terhadap sikap gubernur.
GMS mendesak DPRD membentuk Pansus Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap gubernur.

Hak Angket adalah hak legislator untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

Hak angket yang digunakan DPRD Sulsel pada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) ditindaklanjuti dengan penyidikan KPK yang berujung operasi tangkap tangan (OTT), Februari 2021.

Andi Sudirman yang dilantik menggantikan NA pada Maret 2022 sudah beberapa kali mendapat ancaman penggunaan hak angket dari person DPRD Sulsel. Hanya saja, Sudirman selalu lolos dari hak angket tersebut.

Hak hangket diwacanakan sejumlah anggota DPRD Sulsel menyusul sikap Sudirman yang diam-diam mengajukan pergantian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel yang saat ini dijabat Abdul Hayat Gani.

Usulan ini diterbitkan Sudirman tertanggal 12 November 2022, namun sikap Sudirman itu baru merebak di publik awal pekan lalu, 21 November 2022.

Pengamat pemerintahan, Luhur A Prianto menilai, Sudirman melakukan tindakan kontraproduktif dengan mengusulkan pergantian sekprov di penghujung masa jabatannya. (Lihat, Sisa 4 Bulan, Seharusnya Fokus Siapkan LKPJ AMJ)

Politisi senior Golkar, Arfandy Idris mengatakan, mengganti pejabat pemerintahan memang kewenangan gubernur, namun cara Sudirman dianggap tidak baik secara etika.

Sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Surat usulan telah dikirim sejak September, namun baru diketahui tiga hari lalu.

Menurutnya delapan OPD yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) lebih urgent didefinitifkan menjelang masa jabatannya berakhir.

"Ini kan aneh. Kok sekdanya mau diganti sementara beberapa dinas masih dijabat Plt. Kenapa bukan itu dulu yang dia selesaikan. Kalau sekda kan tidak ada masalah," jelas Arfandy yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Rabu (23/11/2022). kemarin -

 

Baca berita selengkapnya di koran harian Tribun Timur edisi Kamis 24 November 2022

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved