Golkar Akan Terus Mengawal Kebebasan Pers untuk Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam demokrasi, media sangat penting sebagai perwakilan dan pengantar suara rakyat sekaligus penyampai kebenaran.

Namun, berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan.

Saat ini demokrasi di Indonesia bisa dikatakan belum sempurna. Selain budaya anti kritik yang masih tinggi, ternyata kebebasan pers yang rendah masih menjadi  masalah.

Seperti yang dialami wartawan media narasi yang mengalami serangkaian kekerasan digital sejak 23 hingga 26 September 2022.

Sebanyak 37 orang wartawan media narasi mengalami percobaan peretasan massal. Namun, hingga saat ini peretesan yang dialami media berita milik Najwa Shihab ini masih belum tuntas.

Untuk diketahui, media narasi memang terkenal sangat berani dan kritis dalam menyuarakan kebenaran.

Menanggapi hal tersebut, Meutya Hafid selaku Ketua Komisi I DPR wakil rakyat Golkar yang dulunya juga wartawan menyebutkan bahwa peretas ini menjadi bentuk ancaman demokrasi yang menghalangi tugas wartawan.

Menurut Meutya Hafid, peretasan data pribadi pers akan menjadi ancaman bagi para jurnalis yang merupakan bagian dari masyarakat dalam menegakkan pilar demokrasi.

Beliau juga menegaskan kepada kepolisian untuk segera menuntaskan kasus hingga pelaku peretasan ditemukan.

"Saya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk proaktif menyelidiki secara tuntas sekaligus menemukan pelaku peretasan ini," tegasnya.

Sebagai informasi, lahirnya kebebasan pers pertama kali di Indonesia diinisiasi oleh Presiden BJ Habibie melalui UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Tiap orang boleh membuat surat kabar, tidak usah pakai izin. Buat. Saya buka pintunya." kata BJ Habibie yang juga merupakan tokoh senior Golkar.

Kebebasan pers yang sudah diwariskan BJ Habibie harusnya dapat terus terjaga sehingga angka demokrasi di Indonesia bisa kembali naik.

Partai Golkar akan terus menjaga dan mengawal dan bersuara keras untuk setiap hal yang mengganggu jalannya kebebasan pers di Indonesia agar rakyat kecil bisa bersuara.(adv\reskyamaliah).