Pemilu 2024

Partai Ummat dan PSI Enrekang Sebut Metode Krejcie dan Morgan Rugikan Parpol Nonparlemen

Penerapan sistem Krejcie dan Morgan untuk verfak pada Pemilu 2024 sangat memberatkan parpol baru atau nonparlemen.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
KOLASE FOTO TRIBUN TIMUR
Logo Partai Ummat dan PSI. Partai Ummat Enrekang mengaku bahwa dalam proses verifikasi faktual (verfak) untuk syarat lolos Pemilu 2024 sangat memberatkan parpol. 

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Enrekang mengaku bahwa dalam proses verifikasi faktual (verfak) untuk syarat lolos Pemilu 2024 sangat memberatkan parpol.

"Untuk verifikasi faktual kali ini (Pemilu 2024) jauh lebih sulit ketimbang periode-periode kemarin kan agak ringan," kata Ketua DPD Partai Ummat Enrekang, Minggu (20/11/2022).

Mantan anggota partai PPP beralasan, adanya penerapan sistem Krejcie dan Morgan untuk verfak pada Pemilu 2024 sangat memberatkan parpol baru atau nonparlemen.

"Kalau Pemilu 2019 lalu itu masih konsep manual dan lebih gampang diatur," katanya.

Baginya, sistem verifikasi faktual pemilu tahun 2019 jauh lebih mudah dengan hanya mengambil sampel 10 persen dari jumlah anggota parpol yang kemudian diserahkan ke KPU kabupaten.

"Dulu itu tidak seperti ini aturannya, kalau sekarang sampel ini agak terlalu banyak. Sampel untuk partai Ummat saja sampai sekitar 200 lebih," katanya.

Dalam kesempatan itu, kader partai bentukan Amien Rais ini meminta KPU untuk mengevaluasi kembali aturan-aturan yang dinilai menyulitkan parpol.

Hal yang sama dirasakan pengurus DPD PSI Enrekang terkait aturan tersebut.

Ketua DPD PSI Enrekang Suleman Badao mengatakan adanya sistem Krejcie dan Morgan untuk verifikasi faktual pada Pemilu kali ini jauh lebih menantang dan sulit.

"Artinya pelayanan kali ini langsung di KPU pusat. Ini sangat sulit, bahkan persoalan salah saja satu angka bisa fatal. Padahal KPU RI tidak tahu persoalan yang terjadi di daerah," ungkapnya.

Menurutnya, seharusnya penentuan sampel kali ini diserahkan masing-masing ke parpol.

"Seharusnya yang di sampel itu diberikan kewenangan oleh parpol masing-masing jangan dipersulit. Karena tujuannya inikan hanya sekadar kita ingin tahu bahwa bahwa apakah dia mau mendukung partai itu dengan syarat-syarat yang ditentukan," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Enrekang, Kasman menegaskan bahwa penerapan metode Krejcie dan Morgan merupakan metode yang tertung dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

"KPU Kabupaten/kota hanya pelaksana aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini KPU, pemerintah dan DPR," ujarnya.

Ditegaskan, tidak serta merta KPU langsung menerapkan aturan baru.

Tetapi ada sebelumnya pembahasan bersama anggota Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved