Pemilu 2024

KPU Sulsel Buka Pendaftaran PPK Pemilu 2024, Kapan PPS?

Setelah anggota PPK ditetapkan, KPU kembali membuka pendaftaran calon anggota PPS untuk Pemilu 2024 pada 18 Desember 2022.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Sulsel Fatmawati (kanan) saat menjelaskan proses perekrutan badan Ad Hoc di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Minggu (20/11/2022). Secara serentak KPU membuka perekrutan PPK Pemilu 2024 di seluruh Indonesia. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaunching dan sosialisasi badan Ad Hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024.

PPK merupakan panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.

Mulai hari ini, Minggu (20/11/2022), secara serentak KPU membuka perekrutan PPK di seluruh Indonesia.

Proses perekrutan hingga penetapan anggota PPK berlangsung kurang dari satu bulan.

Hasil seleksi PPK akan diumumkan dan ditetapkan pada 16 Desember 2022.

Setelah anggota PPK ditetapkan, KPU kembali membuka pendaftaran calon anggota PPS pada 18 Desember 2022 hingga 27 Desember 2022.

PPS merupakan panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa.

Pendaftaran untuk badan Ad Hoc tersebut dilakukan secara daring melalui situs siakba.kpu.go.id atau datang ke kantor KPU setempat dengan membawa dokumen dalam bentuk fisik.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Sulsel Fatmawati mengatakan siapa saja bisa mendaftar asal memenuhi syarat.

Namun ia lebih menekankan kepada masyarakat yang memiliki integritas dalam menyelenggarakan proses pemilu.

Fatmawati berharap masyarakat yang memiliki kemampuan bisa mendaftar dan terlibat dalam mendukung proses pemilu yang demokratis.

Sebab menurutnya, kedudukan badan Ad Hoc yang didalamnya termasuk PPK sangat penting dalam proses Pemilu.

"Harus ada syarat yang terpenuhi sehingga saat menjadi penyelenggara, bisa menjaga marwah sehingga trust publik terkait pemilu tetap terjaga," ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved