Perancang Kumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Makassar

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) Pemerintah Kota Makassar.

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Foto bersama usai harmonisasi ranperda Pemerintah Kota Makassar tentang “Penyelenggaraan Kota Layak Anak” oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel di Aula Kanwil (16/11/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Tepatnya di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah  dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tentang “Penyelenggaraan Kota Layak Anak” oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel pada Rabu, (16/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung Jajaran Bagian Hukum Pemkot Makassar, Jajaran Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Jajaran Perancang Kanwil.

Baharuddin selaku Perancang Ahli Madya membacakan sambutan untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak.

Ia mengatakan tujuan harmonisasi ini adalah untuk menyinkronkan antara peraturan yang dibentuk dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi disharmoni.

Sementara itu Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Hj. Rina Ernawati menyampaikan terima kasih kepada jajaran kanwil yang telah mengadakan kegiatan harmonisasi ini.

Lebih lanjut, jajaran perancang Zonasi Kota Makassar yang terdiri dari Irma Wahyuni, Andi Muhammad Abdillah, Zulkifli Annas, A. Rismayana, Andi Pramita, dan Muhammad Fadli turut menyampaikan tanggapannya.

Dalam tanggapannya, perancang yang diwakili oleh Abdillah mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan untuk menyusun ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Hal ini berdasarkan atribusi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang pada ayat (1) dan ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan kabupaten/kota layak anak yang diatur dengan peraturan daerah.

Abdillah juga menambahkan bahwa beberapa materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tersebut masih mengacu pada Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Disarankan agar materi muatan dalam raperda ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13.

Yang menyatakan “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini”.

Menurutnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut, inisiator dan tim penyusun harus memperhatikan Pedoman Teknis Pembentukan Gugus Tugas, Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Profil Tematik Kabupaten/Kota Layak Anak dan Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Salah satu hal penting yang juga disampaikan oleh perancang bahwa aspek penting yang harus diperhatikan dalam suatu Perda adalah asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana dinyatakan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Terkait dengan ranperda ini, asas pembentukan Perda yang harus diperhatikan secara seksama adalah asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perda, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya,” ujar Abdillah

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved