Memilih Damai

Hanya Habibie Presiden Tidak Lahir di Jawa

Realitas politik selama ini hampir semua presiden yang terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) itu lahir di Pulau Jawa.

Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FAQIH IMTIYAAZ
Diskusi politik bertajuk bertema “Memilih, Damai-Masihkah Berlaku The Iron Law of Indonesia Politics Jawa Adalah Kunci pada Pemilu 2024?” di Aula Prof Dr M Syukur Abdullah Fisipol Unhas, Tamalanrea, Makassar, Senin (14/11/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Sosiologi Politik Unhas Muh Iqbal Latief menegaskan bahwa semua warga negara berhak menjadi presiden. Bukan hanya orang dari Pulau Jawa.

"Kita semua punya hak untuk menjadi presiden karena konstitusi kita sudah mengatur tentang itu," kata Muh Iqbal Latief.

Ia menyebutkan warga negara harus menyatukan perspektif konstitusi dalam membahas topik diskusi damai itu.

Menurutnya, konstitusi sudah mengatur bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan prinsip-prinsip dalam proses kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis.

Sehingga, salah satu elemen daripada demokrasi yaitu persamaan hak, keterbukaan, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

"Kalau kita menilai dari perspektif ini maka sebenarnya semua warga Indonesia itu punya hak untuk menjadi presiden. Tidak mesti Jawa, tidak mesti Sumatera, tidak mesti Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya," ujarnya.

Namun, kata dia, realitas politik selama ini hampir semua presiden yang terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) itu lahir di Pulau Jawa.

Hanya ada satu yang tidak lahir di Jawa yakni BJ Habibie. Presiden ke-3 itu lahir di Parepare, Sulawesi Selatan.

"Ini membuktikan bahwa dalam politik itu semua kemungkinan itu bisa terjadi," katanya.

Ia menjelaskan secara statistik, memang pemilih terbesar berada di Pulau Jawa.

Jumlah penduduk Indonesia di luar Pulau Jawa tidak mencapai setengah.

Bahkan, kata dia, jumlah penduduk di seluruh pulau di Indonesia Timur, hanya sepertiga dari penduduk di Pulau Jawa.

Sehingga, dengan realitas politik itu, warga negara di pulau lain harus memahami bahwa pemberian kedaulatan selama Pemilu khususnya Pilpres itu diberikan kepada presiden dari Jawa.

"Mengapa ini demikian saya katakan supaya etnisitas itu sudah tidak terlalu kuat. Kita sudah mempunyai suatu komitmen bahwa kita satu bangsa satu negara dan satu bahasa sehingga itu yang membuat kita terikat dalam suatu komitmen kebangsaan itu," katanya.

"Karena itu menurut saya memang rentetan daripada proses pemilu kita ini ini kemudian mesti kita jadikan sebagai salah satu referensi bahwa semua kita ini bisa menjadi presiden," tambahnya.

Bagi, Muh Iqbal Latief, yang paling penting adalah bagaimana proses pemilu tidak membuat bercerai-berai.

Sebab, Indonesia merupakan negara paling gampang konflik dengan pluralitas yang beragam.

Sehingga, ia berharap tidak ada lagi tercipta masing-masing kubu dan saling menjatuhkan dalam proses pemilihan presiden mendatang.

"Terpenting adalah jangan sampai Pemilu atau Pilpres menciptakan garis pemisah. Kita punya pengalaman tahun 2019 lalu. Antara cebong dan kampret feelnya masih terbawa sampai sekarang," katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved