Upaya Sempurnakan UU Cipta Kerja, Satgas Serap Aspirasi Pakar serta Akademisi Hukum dan Ekonomi

Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh MK.

Editor: Content Writer
DOK TRIBUN TIMUR
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja turut mengajak pakar serta akademisi hukum dan ekonomi melalui Forum Group Discussion. Acara itu digelar di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, acara ini berlangsung Kamis (10/11/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada Pemerintah untuk memperbaiki UU tentang Cipta Kerja selama dua tahun kedepan.

Dalam rangka penyempurnaan dan monitoring implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, jaring aspirasi dan dialog terus dilakukan dengan mengundang sejumlah pakar.

Kali ini, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja turut mengajak pakar serta akademisi hukum dan ekonomi melalui Forum Group Discussion.

Digelar di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, acara yang berlangsung Kamis (10/11/2022) ini, turut dihadiri oleh unsur pimpinan Satgas UU Cipta Kerja, yakni Wakil Ketua III Satgas UU Cipta Kerja, Raden Pardede, juga Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

"Bapak-Ibu di sini adalah expertise yang sangat luas dan bisa memberi masukan yang berharga bagi kami. Ini juga bagian dari apa yang diamanatkan oleh MK. Jadi, partisipasi makin luas dari pada masyarakat tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini akan sangat bagus sekali kalau kita bisa mendapat butir-butir penting dari Bapak-Ibu," kata Wakil Ketua III Satgas UU Cipta Kerja, Raden Pardede.

Dalam pertemuan tersebut, Raden menekankan pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam situasi saat ini.

Terlebih, kini Indonesia tengah dihadapkan dengan tiga krisis sekaligus. Diantaranya, ialah pandemi, perubahan iklim yang ekstreem, serta geopolitik yang dinamis.

Ketiga hal ini, secara tidak langsung berdampak pada terhambatnya supply barang dan berujung pada tingginya harga-harga.

"Ini adalah harga-harga yang terjadi sekarang, di tingkat dunia ini tertinggi selama 45 tahun terakhir," paparnya.

Belum lagi, dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat selama pandemi.

Tak hanya di Indonesia, tetapi juga dialami oleh banyak negara sehingga turut berdampak pada terjadinya inflasi.

"Nah dalam situasi seperti ini, apa yang kita lakukan dari sisi supply sidenya? Intinya supply sidenya adalah bagaimana kita membuat usaha kita lebih efisien, produktif, lebih mudah," terangnya.

"Kalau kita memberi izin lebih cepat, supaya dunia usaha ini masyarakat semua tidak terbebani. Ini yang kita lakukan, dan itulah filosofi dari Undang-Undang Ciptakerja ini," kata Raden.

Halaman
123
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved